Oleh BaBE
PEMATANGSIANTAR — Harga beras dan cabai rawit kembali menjadi perhatian di tengah upaya menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan sejumlah komoditas pangan strategis tersebut turut mendorong inflasi di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Labuhanbatu sepanjang Juli 2026.
Namun, di tengah tekanan harga pangan, ketidakpastian ekonomi global, hingga dinamika distribusi domestik, laju inflasi di kedua daerah masih mampu dikendalikan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, melalui pers rilis tertulis yang diterima meja redaksi beritamonalisa.com, Kamis siang, 6 Agustus 2026, menjelaskan bahwa tekanan inflasi di wilayah kerja KPwBI Pematangsiantar pada Juli 2026 masih berada dalam kondisi terkendali.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari penguatan sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta daya beli masyarakat.
Di Kota Pematangsiantar, inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 0,31 persen secara month-to-month (mtm). Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang justru mengalami deflasi sebesar 0,07 persen (mtm).
Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahun berjalan atau year-to-date (ytd) Kota Pematangsiantar mencapai 2,18 persen, sementara secara tahunan atau year-on-year (yoy) berada pada level 4,76 persen.
Meski masih menghadapi tekanan harga, angka inflasi tahunan tersebut justru mengalami penurunan dibandingkan Juni 2026 yang tercatat sebesar 5,26 persen (yoy).
Sementara itu, Kabupaten Labuhanbatu mencatat inflasi sebesar 0,15 persen (mtm) pada Juli 2026. Angka tersebut melandai dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,50 persen (mtm).
Inflasi tahun berjalan Kabupaten Labuhanbatu tercatat 1,72 persen (ytd). Sedangkan secara tahunan, inflasi berada pada angka 5,52 persen (yoy), turun dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 5,81 persen (yoy).
Beras dan Cabai Rawit Jadi Pemicu Utama : Tekanan inflasi pada Juli 2026 terutama bersumber dari kelompok pangan bergejolak atau volatile food. Beras dan cabai rawit menjadi dua komoditas yang mendapat perhatian karena kenaikan harganya turut memberikan tekanan terhadap inflasi di kedua daerah.
Di Kota Pematangsiantar, komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga terbesar adalah beras, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Namun, tekanan tersebut tidak sepenuhnya bergerak tanpa penahan. Penurunan harga emas perhiasan, bawang merah, dan jeruk turut memberikan kontribusi dalam menahan laju inflasi di Kota Pematangsiantar.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Labuhanbatu. Inflasi Juli terutama didorong oleh kenaikan harga cabai rawit, beras, dan ikan mujair.
Di sisi lain, penurunan harga bawang merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan menjadi faktor yang membantu meredam tekanan inflasi di daerah tersebut.
Gambaran itu menunjukkan bahwa pergerakan harga pangan masih menjadi salah satu tantangan utama pengendalian inflasi regional. Fluktuasi harga komoditas strategis, khususnya beras dan cabai rawit, dapat langsung dirasakan masyarakat karena berkaitan erat dengan kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Meski demikian, penurunan harga sejumlah komoditas lainnya mampu menjadi penyeimbang sehingga tekanan inflasi secara keseluruhan masih berada dalam kondisi terkendali.
Strategi 4K Diperkuat, Untuk menjaga agar gejolak harga tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap masyarakat, KPwBI Pematangsiantar bersama TPID terus memperkuat berbagai program pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.
Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan perkembangan harga, kondisi pasokan, serta kelancaran distribusi pangan secara aktif bersama pemerintah daerah, Bulog, pengelola pasar, dan para pelaku distribusi.
Tidak hanya mengandalkan pemantauan harga, KPwBI Pematangsiantar juga terus mendorong pengembangan Early Warning System (EWS) di Kota Pematangsiantar. Sistem tersebut diharapkan mampu memberikan deteksi dini terhadap potensi tekanan harga, terutama pada komoditas beras, cabai rawit, serta komoditas strategis lainnya.
Langkah intervensi juga diarahkan melalui optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta penguatan peran Toko Pengendali dan Pantau Inflasi (TOPPIS).
Program tersebut difokuskan pada wilayah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) serta komoditas yang mengalami tekanan harga, sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Simalungun Jadi Penghubung Pasokan Antarwilayah, Di sisi lain, penguatan konektivitas pasokan antarwilayah juga menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi.
Pada Juli 2026, KPwBI Pematangsiantar mengawal realisasi dua Kerja Sama Antardaerah (KAD), masing-masing antara Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Langkat, serta Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Deli Serdang.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu mempertemukan daerah surplus dengan daerah konsumen, memperkuat konektivitas pasokan antarwilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi pangan.
Tidak berhenti di sana, koordinasi awal pembentukan KAO antara Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan regional.
Dengan konektivitas pasokan yang semakin kuat, daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan dari wilayahnya sendiri, tetapi dapat memanfaatkan potensi surplus dari daerah lain ketika terjadi tekanan terhadap produksi maupun distribusi.
Tantangan Belum Berakhir. Meski inflasi Juli 2026 masih terkendali, tantangan pengendalian harga diperkirakan tetap membutuhkan perhatian serius. Ketidakpastian ekonomi global, potensi gangguan rantai pasok, serta risiko cuaca yang dapat memengaruhi produksi pangan menjadi faktor yang harus terus diantisipasi.
Karena itu, KPwBI Pematangsiantar bersama Pemerintah Kota Pematangsiantar dan TPID akan terus memperkuat sinergi melalui optimalisasi Early Warning System, penguatan pasokan, KAO, peningkatan efektivitas distribusi, serta komunikasi publik.
Pengendalian inflasi pada akhirnya bukan semata-mata persoalan angka statistik. Di balik angka inflasi terdapat harga beras yang dibeli keluarga, cabai yang dibutuhkan pedagang dan rumah tangga, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, keberhasilan menjaga stabilitas harga akan sangat menentukan kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli sekaligus menjaga denyut perekonomian daerah.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, KPwBI Pematangsiantar meyakini pengendalian inflasi melalui strategi 4K dapat terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkokoh ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.(*)
Discussion about this post