PEMKO TEBING TINGGI TERIMA PENGHARGAAN DARI KPK SEBAGAI SERTIFIKASI TANAH PEMERINTAH DAERAH TERBANYAK TAHUN 2021

Oleh Kongli Saragih S.Si

BERITAMONALISA.COM | – Wali Kota Tebing Tinggi Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan M.M menerima pengahargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sertifikasi tanah pemerintah daerah terbanyak tahun 2021.

Penghargaan dari KPK tersebut diserahkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan diterima langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M di dampingi Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi S.Sos, M.TP dan Inspektur Kota Kamlan Mursyid pada rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan pemerintah daerah se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jl. Sudirman, Medan, Rabu (23/2/2022).

Penghargaan tersebut diberikan KPK kepada Pemko Tebing Tinggi sebagai bentuk apresiasi program pemberantasan korupsi terintegritas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Sementara itu, Pemprov Sumut menerima apresiasi dari KPK dengan kategori Pemerintah Daerah dengan Skor Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) atau Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi tahun 2021. Nilai MCP Sumut naik 3,15% dari tahun 2020 yang mencapai 88,54%.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP telah ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi. Di Sumut ada 16 daerah yang nilai capaiannya berada di atas 80%.
Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah.

“Standar kami itu 80%  skornya, kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Alexander mengatakan, dengan baiknya nilai MCP, maka paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik, juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan, bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.

Tingginya nilai MCP tergantung pada komitmen kepala daerah. Menurutnya kepala daerah memiliki wewenang yang besar untuk mewujudkan hal tersebut.

“Kuncinya komitmen, anda punya wewenang, kami akan bantu untuk meningkatkan skor MCP ini,” pungkas Alexander.

Hadir dan mengikuti rapat tersebut, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Bupati dan Walikota se-Sumut secara daring dan luring, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun.(*)