Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengambil langkah tegas untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ribuan stiker identitas penerima bantuan sosial mulai didistribusikan kepada seluruh pemerintah desa dan kelurahan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan masyarakat, sekaligus mendorong keluarga yang telah mampu secara ekonomi untuk secara sukarela melepaskan status sebagai penerima bansos.
Oleh Suyanto
BATU BARA – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Batu Bara melaksanakan kegiatan penyerahan stiker bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial kepada seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Batu Bara. Kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis, 6–9 Juli 2026, di kantor camat masing-masing.
Penyerahan stiker dilakukan secara langsung kepada seluruh kepala desa dan lurah sebagai tindak lanjut pemasangan stiker di rumah setiap KPM penerima bantuan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara.
Sebelum penyerahan dilakukan, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu menjelaskan tujuan serta manfaat kebijakan tersebut kepada seluruh peserta.
Menurutnya, pemasangan stiker merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.
Dengan adanya penanda di rumah penerima, masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja yang tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah sehingga proses penyaluran menjadi lebih transparan dan meminimalkan potensi kecemburuan sosial maupun penyimpangan data.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya graduasi mandiri. Keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik diharapkan memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri secara sukarela sebagai penerima bansos sehingga bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Stiker tersebut juga berfungsi sebagai penanda fisik yang memudahkan petugas lapangan, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta perangkat desa dan kelurahan dalam melakukan validasi maupun pemutakhiran data penerima bantuan.
Di sisi lain, keberadaan stiker menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Apabila ditemukan rumah penerima bantuan yang dinilai sudah tidak layak menerima bansos karena kondisi ekonominya telah meningkat, masyarakat dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dilakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh kepala desa dan lurah agar proses pemasangan stiker dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran.
Sebagai bentuk pengawasan, dalam beberapa hari ke depan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara akan turun langsung ke lapangan melakukan monitoring ke rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat guna memastikan stiker telah terpasang sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.(*)
Discussion about this post