Persoalan keamanan, narkoba, knalpot brong hingga kelangkaan pupuk subsidi menjadi sorotan tajam dalam Rapat Harungguan Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Di tengah keresahan masyarakat, aparat kecamatan, kepolisian, hingga para pangulu sepakat memperkuat pembangunan mental, sosial, dan pertanian demi menyelamatkan kondisi desa yang dinilai semakin memprihatinkan.
Oleh WH Butarbutar
SIMALUNGUN – Rapat Harungguan Kecamatan Pematang Bandar digelar di Nagori Purbaganda, Kabupaten Simalungun, dengan menghadirkan seluruh unsur UPT, korwil, pangulu dari 11 nagori dan 2 kelurahan se-Kecamatan Pematang Bandar.
Kegiatan dibuka Pangulu Nagori Purbaganda, Sugiman, yang sekaligus menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta rapat. Acara kemudian dipimpin langsung Camat Pematang Bandar, Pahot Halomoan Siregar SH, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dalam agenda pembangunan mental dan sosial, Kapolsek Bandar Huluan, IPTU Patar Banjar Nahor, menyoroti meningkatnya keresahan masyarakat akibat knalpot brong, penyalahgunaan narkotika jenis sabu, pencurian hingga aksi begal.
Menurut Kapolsek, berbagai tindak kriminal tersebut muncul akibat lemahnya mental dan rusaknya keimanan masyarakat. “Semua pelanggaran hukum berawal dari mental yang bobrok dan iman yang lemah. Mulai dari pencurian kecil, begal, hingga narkoba harus menjadi perhatian bersama,” tegas IPTU Patar Banjar Nahor.
Kapolsek juga meminta para pangulu menyelesaikan persoalan sosial sekecil apa pun di tingkat nagori sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Polsek Bandar Huluan meminta kerja sama seluruh pangulu, kelurahan, dan masyarakat dengan meningkatkan kembali siskamling serta mengaktifkan penyuluhan dan ceramah di setiap nagori maupun perwiritan.
Terkait peredaran narkoba, Kapolsek menegaskan masyarakat tidak perlu takut melapor apabila mengetahui adanya pengguna maupun pengedar sabu.
“Laporkan kepada polisi dengan didampingi pangulu. Identitas pelapor akan dilindungi hukum,” ujarnya.
Selain persoalan keamanan, rapat juga membahas pembangunan fisik pertanian dan sosial. Hampir seluruh pangulu mengeluhkan distribusi pupuk subsidi yang dinilai tidak tepat waktu sesuai RDKK, sehingga pola tanam petani menjadi tidak serentak.
Di bidang sosial, para pangulu juga menyampaikan kekecewaan karena korban bencana seperti kebakaran dan angin puting beliung yang terjadi pada tahun 2024 hingga 2025 disebut belum menerima bantuan meski telah dilaporkan ke dinas terkait di tingkat kabupaten.
Menanggapi hal tersebut, Camat Pematang Bandar, Pahot Halomoan Siregar SH, menegaskan persoalan pupuk subsidi terus menjadi masalah serius bagi petani.
Ia meminta korwil pertanian lebih transparan serta melibatkan pangulu dalam proses distribusi pupuk ke kios pengecer agar penyalurannya tepat sasaran sesuai RDKK. “Pangulu harus mengetahui jumlah pupuk yang disalurkan. Penyuluh pertanian dan kios pengecer wajib terbuka agar pembagian pupuk benar-benar sampai kepada petani yang berhak,” tegas Camat Pahot Halomoan Siregar saat menutup rapat.(*)
Discussion about this post