Skandal Pungli PIP di Taput! Oknum Kecamatan Diduga Rampas Hak Pelajar Kurang Mampu

Oleh Leonardo Siagian

Tapanuli Utara – Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya menjadi berkah bagi keluarga kurang mampu, justru ternoda oleh ulah segelintir oknum di Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Para pelajar penerima bantuan jalur aspirasi anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, dipaksa menyerahkan uang pungutan liar (pungli) oleh oknum tertentu dengan dalih “biaya pengurusan data”.

Ironisnya, bantuan yang hanya senilai Rp450 ribu per tahun untuk siswa Sekolah Dasar itu justru dipotong dengan pungutan sebesar Rp70 ribu per anak. Praktik ini membuat keluarga penerima mengelus dada, karena uang yang semestinya digunakan untuk kebutuhan sekolah anak harus berpindah ke tangan oknum tak bertanggung jawab.

Seorang warga berinisial S, mengaku terpaksa menyerahkan uang tersebut agar anaknya tetap terdaftar sebagai penerima bantuan di tahun berikutnya.

“Kami terpaksa memberikan uang sebanyak Rp70 ribu. Kata mereka supaya tahun depan dapat lagi. Daripada tidak dapat, terpaksa kami berikan,” ungkapnya dengan nada kesal.

Lebih mencengangkan, pungli ini dilakukan secara terang-terangan di halaman kantor BRI Unit Adian Koting, tempat para keluarga siswa mencairkan dana bantuan. Warga lain membenarkan bahwa oknum-oknum tersebut sudah menunggu di luar bank untuk menarik “upeti” dari setiap penerima.

“Setelah para siswa selesai mengurus pencairan di bank, di luar sudah ada yang menunggu. Mereka minta uang dari keluarga penerima PIP,” beber seorang warga yang menyaksikan langsung praktik ilegal itu.

Hasil penelusuran wartawan mengungkap bahwa praktik pungli ini diduga dilakukan lebih dari satu orang. Modusnya pun sama: mematok biaya kepada setiap penerima bantuan PIP aspirasi Sabam Sinaga.

Ketua LSM LP3 SU, Sahala Arfan Saragi, SH, angkat bicara keras terkait dugaan pungli yang merugikan masyarakat kecil tersebut.

“Kami sangat mengharapkan aparat penegak hukum turun tangan. Ini jelas pelanggaran hukum. Program pemerintah harus sampai utuh ke masyarakat tanpa ada pemotongan. Jangan ada pihak yang mempermainkan bantuan untuk rakyat miskin,” tegas Sahala.

Kasus ini menimbulkan kegeraman publik, karena bantuan yang mestinya meringankan beban keluarga justru menjadi ladang pungli oknum tertentu. Warga berharap agar aparat segera membongkar praktik kotor ini, sekaligus memberi efek jera kepada pelaku.(*)