Dana Desa Jadi Harapan, Tapi Jalan Damakkitang Terbengkalai – Warga Mendesak Transparansi 5 Tahun Belakangan

Oleh Abay

Simalungun — Dana Desa diharapkan menjadi instrumen pembangunan inklusif, membuka akses, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, penganggaran wajib dilakukan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Di samping itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 menekankan pentingnya keterlibatan warga sejak perencanaan hingga pelaksanaan, agar pembangunan benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat .

Namun, proyek jalan Bah Kaburoh sepanjang 1.000 meter — yang menggunakan Dana Desa sejak 2019 dengan alokasi lebih dari Rp 100 juta — hingga kini terbengkalai. Jalan belum layak akses karena badan tanah bergelombang dan dipenuhi semak, sehingga tidak bisa digunakan masyarakat sehari-hari.

 “Sejak awal tidak pernah diajak bicara,” ungkap J. Purba, warga pemilik lahan yang berkepentingan, menyoroti bahwa proyek tidak hanya mangkrak, tapi juga tanpa koordinasi pelepasan lahan. Ini menimbulkan keraguan tentang keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah nagori.

Rekomendasi Warga dan Ahli:

Warga meminta pemerintah nagori segera membuka data APBDes lima tahun terakhir secara transparan.

Melakukan audit internal atau kolaborasi dengan Pemda untuk memastikan dana digunakan sesuai regulasi.

Dorongan dilayangkan ke desa untuk membentuk mekanisme musyawarah desa terbuka terkait penggunaan Dana Desa.

Meski Dana Desa memiliki potensi besar, kasus Jalan Bah Kaburoh menunjukkan bahwa tanpa transparansi, pelibatan masyarakat, dan akuntabilitas, manfaat sejatinya tidak akan dirasakan. Mengungkap angka realisasi dan peruntukan selama lima tahun terakhir adalah langkah awal yang wajib ditempuh untuk memperbaiki kondisi ini demi Dana Desa yang benar-benar bersih, efektif, dan membawa kesejahteraan.(*)