Lakukan Pemotongan BOK & Jaspel Alasan Dana Taktis, Pj Bupati Copot Kadis Kes Tapteng

Oleh Syarifuddin Simatupang

BERITAMONALISA.COM | -Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (jaspel). Alasan pemotongan untuk dana taktis Dinas Kesehatan.

Pj Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Dr Sugeng Riyanta SH MH didampingi Sekdakab Tapteng Herman Suwito, dan Kepala Inspektorat Mus Mulyadi Malau. Kamis (21/12/2023) membebastugaskan (copot) sementara Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Tapteng, berinisial N. Pj Bupati Tapteng menunjuk Rahman Saleh Siregar sebagai Plh Kepala Dinas Kesehatan.

“Sejak siang ini saya telah mengeluarkan Surat Keputusan pembebasan tugas sementara saudari N sebagai Kadis Kesehatan,” ujar Sugeng Riyanta,

Sugeng mengatakan, dari pengumpulan informasi dan bukti-bukti awal, tim pemeriksa menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran disiplin berat, berupa perintah dari Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Puskesmas se Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (jaspel). Alasan pemotongan untuk dana taktis Dinas Kesehatan.

“Kepala dan bendahara Puskesmas membenarkan adanya pemotongan BOK dan Jaspel sebesar 50 persen. Kadis Kesehatan dan bendahara penerima juga telah mengakuinya,” kata Sugeng.

Selanjutnya dikatakan, pembebasan tugas sementara N adalah untuk mempermudah pemeriksaan yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran berat disiplin pegawai. Jika tetap bertugas, N dikhawatirkan akan mempengaruhi saksi-saksi yang notabenenya adalah staf-stafnya sendiri.

Kemudian dikatakan Sugeng, dari hasil pemeriksaan terungkap, dugaan pemotongan BOK dan Jaspel sudah berlangsung sejak tahun 2018. Namun walaupun demikian, Sugeng meminta tim pemeriksa untuk fokus pada dugaan pemotongan tahun 2023.

“Ternyata sudah dilakukan pemotongan sejak tahun 2018. Tapi saya sudah memerintahkan untuk fokus pada tahun 2023. Urusan saya di situ, tahun sebelumnya biar menjadi urusan pihak lain,” sebut Sugeng Riyanta,

Terkait dugaan pemotongan BOK dan Jaspel berpotensi menjadi pelanggaran pidana, mantan Wakajati Bangka Belitung ini menegaskan akan mendorong ke ranah hukum jika menemukan bukti-bukti kuat.

“Jika ditemukan kuat adanya pelanggaran pidana, kita akan dorong ke ranah hukum. Jangan coba-coba, mau levelnya setinggi apapun, akan saya amputasi,” tegasnya. (*)