Oleh Leo Siagian
TAPUT – Kunjungan dua menteri ke Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), untuk meninjau pembangunan rumah hunian tetap (huntap) bagi korban bencana justru memantik gelombang kritik. Di tengah harapan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat longsor dan banjir, lambannya pembangunan 103 unit rumah relokasi menjadi sorotan tajam publik.
Pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana longsor dan banjir yang terjadi pada November tahun lalu di Taput, hingga kini dinilai belum menunjukkan progres yang memuaskan. Padahal, bencana tersebut tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga merenggut korban jiwa, meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat.
Situasi ini semakin memanas setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan anggota DPR RI, Maruarar Sirait, meluapkan kemarahan kepada Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Hutabarat. Kemarahan tersebut dipicu oleh lambannya pembangunan 103 unit rumah yang seharusnya menjadi tempat relokasi aman bagi warga terdampak.
Di tengah polemik tersebut, suara kritis datang dari kalangan mahasiswa. Daniel Nababan, aktivis muda sekaligus Ketua GMNI Taput, menilai adanya ketidaksinkronan antara komitmen pemerintah dengan realisasi di lapangan, khususnya dalam pembangunan huntap di Kecamatan Adiankoting.
“Kami memahami bahwa setiap kebijakan memiliki kendala. Namun keterlambatan yang terus berulang tidak bisa dianggap hal yang wajar. Publik berhak mempertanyakan keseriusan dan konsistensi pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Senin (30/3/2026).
Menurut Daniel, kondisi ini berpotensi menimbulkan akumulasi kekecewaan yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang permanen, melainkan harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar narasi.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif yang konkret dan terukur, serta membuka informasi secara transparan kepada masyarakat terkait progres pembangunan, kendala yang dihadapi, hingga solusi yang ditempuh.
“Keterbukaan informasi sangat penting agar publik tidak dibiarkan berspekulasi terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.
Sebagai bagian dari elemen kontrol sosial, mahasiswa, lanjut Daniel, memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada rakyat. Kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan, melainkan peringatan agar arah kebijakan tidak melenceng dari kepentingan masyarakat luas.
Terlebih, bagi warga terdampak bencana, hunian tetap bukan sekadar program pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memulai kembali kehidupan yang sempat runtuh akibat bencana. Banyak di antara mereka hingga kini masih bertahan dalam keterbatasan, menanti kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.
Di balik angka 103 unit rumah yang belum rampung, ada ratusan harapan yang masih menggantung. Ada keluarga yang menunggu kepastian, ada anak-anak yang merindukan tempat tinggal yang utuh, dan ada luka yang belum sepenuhnya pulih. Ketika janji belum terwujud, suara rakyat pun kian nyaring—menuntut bukti, bukan sekadar janji.(*)
Discussion about this post