Oleh BaBE/Ril
Banyuasin, Sumatera Selatan – Lonjakan inflasi nasional pada awal 2026 menjadi alarm serius bagi stabilitas harga pangan. Setelah sepanjang 2025 inflasi terkendali di angka 2,92 persen (year-on-year) atau masih dalam kisaran target 2,5±1 persen, pada Januari 2026 inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak.
Merespons dinamika tersebut, Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai strategi baru penguatan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Peluncuran GPIPS Wilayah Sumatera 2026 digelar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/2), sekaligus menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional.
Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi pangan semakin kompleks, terutama akibat perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
“Upaya pengendalian inflasi pangan harus diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan agar inflasi pangan bergejolak tetap berada pada kisaran 3,0–5,0 persen, sebagaimana amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat,” ujar Ricky.
Menurutnya, GPIPS tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur pasokan pangan nasional secara berkelanjutan.
Tiga Strategi Kunci Ketahanan Pangan
Dalam forum tersebut, BI memaparkan tiga strategi utama untuk menjaga ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional.
Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim. Langkah ini mencakup penggunaan bibit unggul tahan cuaca, penerapan teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar-komoditas yang lebih terkoordinasi lintas waktu dan wilayah.
Kedua, penguatan distribusi dan konektivitas antarwilayah guna menekan disparitas harga. Strategi ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik untuk memperkuat rantai pasok.
Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan untuk KAD serta penguatan peran BUMD atau Perusahaan Pangan Daerah sebagai offtaker hasil produksi petani.
“Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Ricky.
Sumsel Jadi Model Ketahanan Pangan
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menekankan pentingnya inovasi digital dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemprov Sumsel berhasil membangun ekosistem pangan yang lebih tangguh dan terintegrasi. Sumatera Selatan sendiri merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional dan tercatat sebagai produsen beras terbesar ketiga di Indonesia.
Atas kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan nasional 2025, Sumatera Selatan menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.
“Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam membangun sistem pangan yang kuat dan berdaya tahan,” ujar Herman Deru.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP), dengan tiga pembaruan utama. Pertama, penguatan sisi hulu guna menjamin ketersediaan pasokan, terutama menghadapi cuaca ekstrem. Kedua, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek. Ketiga, penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Kegiatan GPIPS Sumatera 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) Wilayah Sumatera. Forum ini menghasilkan tiga kesepakatan strategis, yakni fokus stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui adaptasi iklim dan perlindungan usaha tani, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
Selain rapat koordinasi, kegiatan turut diisi dengan temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian secara simbolis, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD sebagai simbol penguatan distribusi pangan antarwilayah.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat mitigasi risiko cuaca ekstrem, meningkatkan efisiensi logistik pangan, serta menjaga stabilitas harga guna menekan disparitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan inflasi yang mulai bergerak naik di awal 2026, keberhasilan GPIPS akan menjadi penentu sejauh mana Indonesia mampu menjaga harga pangan tetap terkendali sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian global.(*)
Discussion about this post