Dari Puing Bencana ke Harapan Baru: Bupati Taput Pastikan Huntara Dibuka, Data Bantuan Ditandatangani”

Oleh Leo Siagian
TAPANULI UTARA – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus memacu percepatan pemulihan pascabencana.
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., memimpin rapat koordinasi penetapan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2026, Kamis, 29 Januari 2026, di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung.

Rapat strategis tersebut dihadiri Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo, Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta kepala desa dari wilayah terdampak bencana.
Hadir pula Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, S.H., S.I.K., Dandim 0210/TU yang diwakili Kasdim Mayor Arh A.S. Butarbutar, S.H., serta Kejari Tapanuli Utara yang diwakili Kasubsi Pertimbangan Candra Habeahan, S.H.

Dalam arahannya, Bupati Jonius menegaskan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga pemerintahan kecamatan dan desa, bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ia menyebutkan, sejak penetapan status darurat bencana hingga masa transisi saat ini, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk daerah yang cepat merespons penyesuaian data, khususnya terkait dana tunggu hunian.

Capaian tersebut, menurutnya, harus terus ditingkatkan demi percepatan pemulihan masyarakat terdampak.
Bupati juga menyoroti masih adanya tujuh kepala keluarga yang hingga kini bertahan di pengungsian, baik di gereja maupun tenda di Desa Sibalanga.

Ia menegaskan, mereka harus menjadi prioritas utama untuk segera dipindahkan ke hunian sementara (huntara).
“Target kita, minggu depan huntara sudah mulai dibuka. Tidak boleh lagi ada masyarakat yang tinggal di pengungsian,” tegas Bupati.

Seiring memasuki masa transisi pascabencana, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan perbaikan rumah, baik rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan, yang seluruhnya berbasis By Name By Address (BNBA).

Bupati menegaskan, bantuan pemerintah bersifat stimulan, bukan untuk mengganti kerugian secara keseluruhan. Ia juga mengajak masyarakat dan seluruh unsur terkait untuk menggalakkan gotong royong pembersihan puing-puing, termasuk pada wilayah rawan bencana yang belum rusak namun berpotensi terdampak di masa mendatang.

“Kita data juga wilayah rawan bencana. Kita pastikan pembersihan lokasi dilakukan secepatnya, dibantu alat berat, agar masyarakat merasa lebih aman dan nyaman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara melaporkan, data awal dari kepala desa dan camat mencatat 957 unit terdampak, termasuk lahan pertanian.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi selama satu minggu serta uji publik selama tiga hari di 56 desa, ditemukan sejumlah data ganda, termasuk kesamaan NIK.

Pemadanan data kemudian dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna memastikan keakuratan dan mencegah duplikasi penerima bantuan.

Berdasarkan hasil akhir, tercatat 258 unit rumah rusak berat, 39 unit rusak sedang, dan 189 unit rusak ringan.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan data BNBA calon penerima bantuan rumah rusak oleh Bupati Tapanuli Utara bersama unsur Forkopimda.

Langkah ini menjadi simbol komitmen bersama terhadap transparansi, akuntabilitas, dan percepatan penyaluran bantuan, sekaligus harapan baru bagi warga yang bangkit dari bencana.(*)