BUMDes Mangkai Baru Diduga Bermasalah: Kambing dan Sapi Tak Jelas Arah, Kepala Desa Enggan Dikonfirmasi

Oleh SY

Batu Bara — Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam program ternak kambing dan sapi yang dijalankan sejak tahun 2018 hingga kini.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Mangkai Baru, Sugianti, beberapa kali panggilan telepon tidak dijawab. Meskipun terdengar nada sambung, sang kepala desa tidak mengangkat. Pesan singkat melalui WhatsApp pun tidak mendapat balasan.

Tak ingin berhenti sampai di situ, tim media menunggu kehadiran Kepala Desa Sugianti hingga pukul 09.00 WIB di kantor desa. Namun, hingga waktu berlalu, yang bersangkutan tak juga muncul. Para pegawai kantor desa pun mengaku tidak mengetahui siapa Ketua BUMDes yang baru setelah adanya pergantian kepemimpinan.

Karena tak kunjung mendapat jawaban, tim media melanjutkan pencarian ke rumah Ketua BUMDes lama, yang akrab disapa Bang Pur, pada Rabu (29/10/2025).

Kambing 125 Ekor, Banyak Hilang dan Mati

Dalam wawancara, Bang Pur mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018, BUMDes Mangkai Baru mengelola program pembelian 125 ekor kambing dengan sistem kredit ternak kepada masyarakat. Setiap warga yang mendapat jatah ternak diminta membayar cicilan bulanan kepada BUMDes.

Namun, dalam perjalanannya, banyak masalah muncul. “Awalnya sistemnya bagus, tapi lama-lama banyak kambing yang mati, hilang, atau tidak diketahui lagi keberadaannya,” ujar Bang Pur.

Ia menjelaskan, kambing-kambing tersebut tidak dikandangkan bersama, melainkan dibawa masing-masing penerima ke rumahnya. “Ada yang ambil dua ekor, ada tiga ekor. Tapi waktu ditagih, banyak yang bilang ‘itu kambing pemerintah, kok disuruh bayar’,” ungkapnya.

Akibatnya, pembayaran kredit macet di mana-mana. Hingga kini, menurut keterangan Bang Pur, masih banyak warga yang belum melunasi tagihan mereka.

Dari Kambing ke Sapi, Masalah Tetap Sama

Tak berhenti di situ, setelah beberapa tahun, BUMDes Mangkai Baru beralih ke program pengadaan sapi sekitar 60 ekor, juga dengan sistem kredit. Awalnya sapi-sapi tersebut dipelihara di rumah Ketua BUMDes, sebelum akhirnya dibagikan ke warga yang menjadi peserta program.

Namun, sistem pengelolaan tetap sama dan menimbulkan persoalan serupa. “Ada yang bayar, tapi banyak juga yang belum bayar karena alasan tak punya uang,” kata Bang Pur.

Bahkan, sempat terjadi peristiwa tragis di mana sekitar lima ekor sapi tewas tersambar petir saat dilepaskan di padang rumput. “Itu kejadian nyata, kami juga sedih waktu itu,” tambahnya.

Dugaan Bagi Hasil Tak Transparan

Saat ditanya soal pembukuan keuangan dan hasil ternak dari tahun 2018 hingga 2025, Bang Pur mengaku tidak banyak tahu-menahu. Ia menuturkan bahwa hasil dari BUMDes diduga dibagi langsung antara pihak pengelola dan kepala desa. “Uangnya, katanya, dibagi hasil sama kepala desa,” ungkapnya.

Saat ini, menurutnya, semua data penerima dan pembayaran masih tercatat dalam buku besar yang akan segera diserahkan kepada Ketua BUMDes baru. “Saya sudah tidak menjabat lagi, mungkin karena saya tidak mendukung bupati yang sekarang,” katanya dengan nada getir.

LSM dan Media Akan Kawal Dugaan Penyimpangan

Melihat banyaknya kejanggalan dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BUMDes Mangkai Baru, sejumlah LSM dan awak media menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan investigasi lebih lanjut.

Kepala Desa Sugianti pun kini menjadi sorotan publik karena menolak memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan ketidakteraturan yang terjadi di desanya.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, terutama melalui BUMDes, semestinya menjadi contoh pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, jika justru dipenuhi praktik tak sehat, kepercayaan publik akan hancur, dan cita-cita pembangunan desa mandiri hanya tinggal slogan.(*)