Pemkab Tapanuli Tengah Tegaskan Komitmen Tekan Angka Stunting, Targetkan Turun ke 18,8 Persen di 2025

Oleh Syarifuddin Simatupang
Tapanuli Tengah — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) terus memperkuat langkah dalam percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, MH, diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setdakab) Tapteng), Jonnedy Marbun, S.Pd, secara resmi membuka kegiatan Aksi 1 Analisa Situasi dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, yang digelar di Kafe Matahari Mangga Dua Pandan, Kamis (9/10/2025).

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Jonnedy Marbun, Bupati Masinton menegaskan bahwa stunting bukan penyakit, melainkan kondisi akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan anak. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing bangsa di masa depan.

“Stunting adalah tantangan besar bagi pembangunan manusia Indonesia. Pemerintah pusat telah menetapkannya sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 dengan target penurunan dari 19,8 persen pada tahun 2024 menjadi 14,2 persen pada 2029,” ujar Jonnedy saat membacakan sambutan Bupati.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional tersebut, Pemkab Tapanuli Tengah telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi dan Perbup Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Desa dan Kelurahan dalam Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Selain itu, juga telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, angka prevalensi stunting di Tapanuli Tengah mencapai 32,3 persen, meningkat dari 23,8 persen pada tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menargetkan penurunan menjadi 18,8 persen pada tahun 2025 sesuai target nasional.

“Untuk mencapai target itu, diperlukan aksi kolaboratif dan terintegrasi dari seluruh perangkat daerah, stakeholder, pihak swasta, hingga masyarakat. Penanganan harus dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.

Penanganan langsung difokuskan pada bidang kesehatan dengan sasaran ibu hamil, balita, dan remaja putri, melalui kegiatan seperti penimbangan di posyandu, imunisasi dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, serta skrining anemia.
Sementara upaya tidak langsung mencakup peningkatan akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, jaminan kesehatan, serta edukasi pengasuhan anak.

“Posyandu harus lebih dioptimalkan karena menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah stunting sejak dini,” imbuh Jonnedy.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Tapteng, Sondang Rosmauli Malau, SKM, dalam laporannya menyampaikan pentingnya sinkronisasi data dan kolaborasi lintas sektor.

“Melalui pertemuan ini, kita harapkan terbangun kesamaan persepsi dan rencana aksi yang lebih cepat dan terukur dalam menurunkan angka stunting. Kami juga berharap Kepala Bappeda dapat memandu dan merumuskan rekomendasi program yang tepat sasaran,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk pengisian data di Aplikasi Web Bangda serta pendampingan teknis pengisian data.

Acara tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Gizi LGCB ASR Bangda Kemendagri Rizak Efendi, ST, MM, pimpinan OPD se-Kabupaten Tapanuli Tengah, Tim TPPS Kabupaten, Camat se-Tapteng, Kepala UPTD Puskesmas, serta tenaga pengelola gizi dan peserta aksi analisis situasi dari berbagai wilayah.

“Percepatan penurunan stunting bukan hanya tugas sektor kesehatan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” tutup Jonnedy Marbun.(*)