Spanduk Kekecewaan Warga Pahae Jae Membentang: Kritik Tajam untuk Bupati Taput dan DPRD di Tengah Perayaan HUT ke-80 Taput

Oleh Leo Siagian

Tapanuli Utara | Suasana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kabupaten Tapanuli Utara yang semarak dengan pameran pembangunan, lomba hias kendaraan, hingga atraksi terjun payung oleh TNI AU, kontras dengan pemandangan yang terjadi di Kecamatan Pahae Jae.

Di tengah lahan persawahan yang rusak akibat banjir bandang Desember 2024, terbentang spanduk berisi kekecewaan dan jeritan hati warga terhadap Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat dan DPRD Taput.

Spanduk yang terlihat Kamis (9/10/2025) itu memuat berbagai seruan keras, di antaranya:

“Pak Bupati, Dengarkan Jeritan dan Tangisan Kami Ini.”
“Batalkan Renovasi Rumah Dinas Bapak. Perbaiki Kehidupan Kami.”
“Kami Korban Banjir Bandang Menolak Keras Rencana Rehab Rumdis Bupati/Wakil Bupati. Alihkan untuk Perbaikan Lahan Persawahan.”
“Anggota DPRD Taput Dapil V, Mana Hati Nuranimu?”

Aksi Spontan, Jeritan Hati yang Tak Didengar

Aksi pemasangan spanduk itu dilakukan masyarakat korban banjir bandang sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemkab Taput yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Warga menilai, di tengah kondisi lahan pertanian yang rusak parah dan belum tersentuh perbaikan, pemerintah justru mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 miliar dari APBD 2025 untuk rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Taput.

Kebijakan itu dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan sosial dan pengabaian terhadap penderitaan warga Pahae Jae.

“Kami Sudah Setahun Menderita”

Salah satu korban banjir, Sarwedy Gultom, menyebut spanduk tersebut merupakan luapan kekecewaan dan aspirasi warga yang merasa diabaikan.

“Hampir satu tahun kami menderita karena lahan sawah kami tertimbun material banjir. Pemerintah belum juga turun tangan. Tapi di saat yang sama, mereka malah merenovasi rumah dinas,” ujar Sarwedy dengan nada kecewa.

Hal senada disampaikan Sarwo Edy Gultom, warga Desa Parsaoran Samosir, Pahae Jae. Menurutnya, kebijakan merehabilitasi rumah dinas di tengah penderitaan rakyat mencerminkan ketidakadilan dan hilangnya rasa kemanusiaan.

“Prioritas Bupati JTP lebih kepada kepentingan pribadi. Ratusan hektare sawah warga tidak bisa digarap karena tertimbun lumpur dan batu, tapi tidak juga disentuh anggaran perbaikan,” katanya.

Sarwo Edy menambahkan, akibat banjir bandang tersebut banyak warga kehilangan sumber penghasilan, bahkan sebagian telah menjadi masyarakat miskin baru.

“Bupati seharusnya lebih mengutamakan keselamatan dan kehidupan rakyat dibandingkan memperbaiki ruangan kerja atau rumah dinasnya,” tegasnya.

Ratusan Hektare Sawah Masih Terkubur Material Banjir

Data yang dihimpun menyebutkan, banjir bandang dari aliran Sungai (Aek) Sarulla pada akhir Desember 2024 lalu menghancurkan sekitar 119 hektare lahan persawahan di Pahae Jae.
Hingga kini, lahan tersebut belum dapat diusahai karena masih tertimbun material berupa tanah, kayu, dan batu.

Masyarakat berharap, pemerintah segera meninjau ulang prioritas anggaran daerah dan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi warga terdampak bencana.

Ironi di Tengah Perayaan

Ketika pemerintah daerah merayakan hari jadi ke-80 Taput dengan megah dan penuh pesta, suara lirih dari Pahae Jae seakan menjadi kontras yang menyentuh nurani.
Spanduk-spanduk yang berkibar di atas sawah yang hancur bukan sekadar kain bertuliskan protes, melainkan pesan dari rakyat yang menuntut keadilan dan empati.(*)