Direktur BUMDes Banuaji II Dijabat Suami Kepala Desa, Warga Khawatir Pengelolaan Tak Profesional

Oleh Leo Siagian

Tapanuli Utara – Penunjukan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Banuaji II, Kecamatan Adian Koting, menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, posisi strategis tersebut dipegang oleh Dayan Hutapea yang merupakan suami dari Kepala Desa Banuaji II, Neni R. Simanjuntak. Kondisi ini dikhawatirkan memicu praktik penyalahgunaan wewenang serta menggerus prinsip profesionalitas dalam pengelolaan BUMDes.

Sebagaimana diketahui, Kepala Desa berperan sebagai penasihat BUMDes. Namun dengan suaminya menjabat sebagai direktur, publik menilai potensi konflik kepentingan sangat besar. Kepala desa bisa kehilangan objektivitas dalam memberikan arahan, menampung aspirasi masyarakat, hingga mengawasi jalannya usaha desa.

Kepada wartawan, Neni Simanjuntak membenarkan bahwa Direktur BUMDes Banuaji II dijabat oleh suaminya sendiri. Ia berdalih bahwa keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah desa.
“Suami saya terpilih sebagai direktur BUMDes adalah hasil musyawarah desa. Kami bahkan mempertanyakan keabsahannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan mereka mengatakan tidak masalah,” ujar Neni saat ditemui di kantornya baru-baru ini.

BUMDes Banuaji II diketahui bergerak di bidang usaha ayam kampung pedaging. Pemerintah desa telah mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp140 juta untuk dikelola oleh BUMDes tersebut.

Namun, proses musyawarah desa yang dijadikan dasar penetapan direktur itu dinilai kurang representatif. Dari sekitar 300 kepala keluarga di Desa Banuaji II, hanya 29 orang yang hadir pada rapat musyawarah 23 Februari 2025 lalu. Jumlah tersebut sudah termasuk perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dua perwakilan dari Dinas PMD.

Minimnya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dinilai berpotensi menimbulkan polemik, bahkan mengarah pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Meski Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa untuk menyusun peraturan desa melalui musyawarah, sejumlah pihak menilai keputusan yang menyangkut kepentingan publik seharusnya melibatkan partisipasi warga secara lebih luas dan transparan.

Situasi ini menjadi perhatian publik karena keberadaan BUMDes sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan bebas dari kepentingan keluarga.(*)