“Sihaporas Memanggil: Pemerintah Turun Tangan Atasi Konflik Rakyat Vs PT TPL”

Oleh BabE

SIMALUNGUN – Kepedihan warga Sihaporas akhirnya sampai ke telinga pemerintah. Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan kunjungan kemanusiaan yang sangat dinanti ke Desa Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Jumat (26/9/2025).

Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons jeritan masyarakat adat yang bertahun-tahun bersitegang dengan perusahaan raksasa kehutanan, PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk.

Didampingi oleh pejabat penting dari lingkungan Pemkab Simalungun dan Polres Simalungun, kehadiran para pemimpin daerah di tanah Sihaporas menjadi simbol keseriusan dan komitmen negara hadir dalam konflik agraria yang tak kunjung usai.

Misi Kemanusiaan, Bukan Sekadar Formalitas

Rombongan yang hadir terdiri dari Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana, serta seluruh jajaran pejabat utama dari institusi terkait.

Wakil Bupati Simalungun menegaskan, kunjungan ini bukan basa-basi. “Kedatangan kami adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah yang peduli terhadap penderitaan rakyatnya,” ujarnya di hadapan warga.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya mencari solusi adil dan bermartabat (win-win solution) dalam konflik antara masyarakat adat Sihaporas dan PT TPL.

Jeritan Warga: Ladang Diblokir, Tanaman Ditebang

Sambutan hangat dari Camat Pamatang Sidamanik, Manganjur Lumbangaol, bersama Ketua Kelompok Masyarakat Adat Lamtoras, Mangitua Ambarita, menjadi pembuka pertemuan penuh harap itu. Namun suasana berubah menjadi haru ketika keluhan warga mulai disampaikan.

Mangitua Ambarita dengan suara bergetar mengungkapkan penderitaan warganya. “Saat ini kami tidak bisa ke ladang. Jalan diputus pihak PT TPL, dan tanaman kami juga ikut ditebang. Kami hanya ingin hidup damai, bertani seperti dulu,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Warga Sihaporas, yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil pertanian, merasa tercekik akibat pemutusan akses dan pengrusakan lahan yang mereka klaim sebagai warisan leluhur.

Kapolres: Polri Netral, Jangan Ada Provokasi

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang menanggapi langsung keluhan itu dengan tegas namun menyejukkan. Ia menegaskan bahwa Polri bersikap netral dan profesional dalam menyikapi konflik ini.

“Kami hadir bukan untuk memihak, tapi untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dari kedua belah pihak,” tegas Kapolres. Ia juga mengimbau agar masyarakat dan pihak perusahaan menjaga ketertiban demi mencegah terjadinya konflik baru.

Semua laporan yang masuk, menurutnya, telah diproses sesuai prosedur. Ia mengajak warga untuk terus menjalin komunikasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum kepada aparat.

Meninjau Langsung Lokasi Sengketa

Sebagai bentuk keseriusan, rombongan Forkopimda dan Pemkab melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi titik konflik: jalan yang diputus oleh PT TPL dan areal perladangan warga yang berada dalam kawasan konsesi perusahaan.

Dari tinjauan ini, pemerintah mendapat gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan, yang akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses mediasi dan pencarian solusi permanen.

Polri Siaga, Brimob Dikerahkan

Guna mengantisipasi eskalasi konflik, Polres Simalungun meningkatkan patroli di wilayah sengketa dan menetapkan status siaga di Mako Polsek Sidamanik. Tak hanya itu, satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Polda Sumut juga disiagakan di Mako Polsek Parapat.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah meningkatnya ketegangan antara warga dan perusahaan.

Harapan Baru dari Sihaporas

Kunjungan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Sihaporas yang selama ini merasa diabaikan. Pemerintah hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk bertindak.

Melalui sinergi lintas sektor – pemerintah daerah, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat – diharapkan konflik agraria yang telah lama membayangi kehidupan warga dapat diselesaikan secara damai, adil, dan berkelanjutan.

“Kami percaya, ketika pemerintah hadir dengan hati, keadilan bisa ditegakkan,” ucap Mangitua Ambarita, menggantungkan harap pada kunjungan bersejarah ini.

Kisah Sihaporas adalah potret kecil dari ratusan konflik agraria di Indonesia. Namun langkah nyata Pemkab Simalungun dan Forkopimda hari ini menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari kemauan untuk hadir, mendengar, dan bertindak.(*)