Heboh Nobar Film “1 CM” di Taput, Tiket Rp20 Ribu Picu Pro Kontra di Tengah Warga dan Dunia Pendidikan

Oleh Leo Siagian

Tapanuli Utara – Dalam dua pekan terakhir, masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dihebohkan dengan kegiatan nonton bareng (Nobar) film “1 CM” yang digelar khusus untuk siswa-siswi sekolah dengan biaya tiket Rp20.000 per anak.

Kegiatan ini ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, terutama Facebook. Sebagian warga mendukung dengan alasan hiburan dan pendidikan, namun tak sedikit pula yang mengkritisi acara tersebut. Kritik yang muncul antara lain terkait urgensi pemutaran film, kejelasan pesan yang ingin disampaikan kepada siswa, hingga dugaan adanya pungutan liar (pungli) yang dianggap membebani orang tua murid di tengah situasi ekonomi sulit.

Dinas Pendidikan Taput Hentikan Sementara

Kepala Dinas Pendidikan Taput, Bottor Hutasoit, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Senin (15/09/2025) menegaskan, pihaknya sudah dipanggil Wakil Bupati Taput, Denny Lumbantoruan, bersama penyelenggara kegiatan untuk membahas persoalan ini.

“Sesuai arahan Wakil Bupati, kegiatan nobar dihentikan sementara (hold) untuk dilakukan evaluasi,” kata Bottor.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif pihak swasta yang bekerja sama dengan sejumlah sekolah. Menurut Bottor, Dinas Pendidikan tidak berada pada posisi menyetujui ataupun melarang, karena sifatnya kerja sama langsung antara sekolah dan penyelenggara.

“Tidak ada unsur paksaan kepada siswa. Apakah mau menonton atau tidak, sepenuhnya menjadi pilihan masing-masing. Namun, melihat dinamika yang berkembang, kegiatan ini kita hentikan sementara,” jelasnya.

Sekolah Terima Tiket dari Penyelenggara

Informasi di lapangan menyebutkan bahwa nobar film “1 CM” telah digelar di beberapa lokasi. Bahkan, sejumlah sekolah telah menerima tiket sesuai jumlah siswa mereka.

Beberapa Kepala Sekolah yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa rencana nobar ini pertama kali disampaikan dalam rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di wilayah masing-masing. Pada rapat itu, penyelenggara memaparkan program dan mendistribusikan tiket ke sekolah-sekolah.

“Kami sendiri kurang memahami isi film tersebut. Tapi tiket sudah kami terima sesuai jumlah siswa. Tidak ada paksaan kepada siswa, kalau tidak mau menonton juga tidak dipaksa,” ungkap sejumlah Kepala Sekolah.

Warga Pertanyakan Legalitas dan Tujuan

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan apakah program nobar ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah.

“Kalau memang ini program resmi, harusnya bisa didukung dengan dana BOS. Jangan sampai sekolah dijadikan lahan bisnis atau proyek untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” katanya kepada media.

DPRD Taput Angkat Suara

Menanggapi polemik ini, anggota DPRD Taput dari Komisi A yang membidangi pendidikan, Poltak Sipahutar, mengaku belum mengetahui secara detail kegiatan tersebut.

“Kalau benar ada kutipan dari siswa, itu tidak dibenarkan. Apalagi belum jelas isi film dan siapa penyelenggaranya. Bila ini menimbulkan keresahan di masyarakat, kami akan membahasnya di rapat komisi dan memanggil pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Taput,” tegas Poltak.

Pro kontra nobar film “1 CM” di Taput masih bergulir. Sementara kegiatan sudah dihentikan untuk dievaluasi, masyarakat menanti kejelasan terkait tujuan, manfaat, serta legalitas penyelenggaraan acara yang menyasar kalangan pelajar tersebut.(*)