Ketua DPR-RI: Presiden Prabowo Harus Ambil Sikap Tegas, Hentikan Kebijakan yang Membebani Rakyat

Oleh Redaksi

MEDAN – Gelombang aksi protes di berbagai daerah yang menuntut keadilan dan perubahan kebijakan pemerintah, kini menjadi sorotan publik. Kondisi bangsa yang dinilai semakin terpuruk bahkan disebut-sebut menjadi tontonan bangsa asing. Kebijakan pemerintah dianggap belum pro rakyat, sementara praktik korupsi di kalangan pejabat dan aparat kian terkesan menjadi budaya. Situasi ini menimbulkan amarah masyarakat, tak sedikit korban luka bahkan korban jiwa, baik dari pihak aparat maupun rakyat.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ahmad Rezki Hasibuan, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil sikap tegas dengan keputusan yang mengikat demi mewujudkan Indonesia yang sehat dan berdaulat.

“Sudah saatnya kita bangkit dari keterpurukan dan menatap masa depan bangsa yang lebih cemerlang. Jika hal-hal fundamental ini tidak dilakukan, dikhawatirkan gejolak sosial akan kembali terjadi dan hanya merugikan negara, karena banyak pihak yang mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegas Rezki Hasibuan, yang juga mantan aktivis mahasiswa Sumatera Utara.

Dalam pernyataannya, Rezki Hasibuan memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya:

1. Mengurangi jumlah instansi dengan memperkuat bidang-bidang tertentu guna meringankan beban keuangan negara.

2. Melakukan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Menghapus undang-undang yang dinilai tidak bermanfaat bagi rakyat.

4. Membentuk satu instansi khusus yang fokus menangani kasus korupsi.

5. Menghapus kegiatan seremonial yang membebani keuangan negara.

6. Merampingkan jumlah partai politik.

7. Membuka lapangan kerja tanpa pungutan liar agar generasi muda tidak kesulitan mencari pekerjaan.

Rezki berharap, pemerintahan baru dapat merombak sistem yang dinilai tidak efektif selama ini, sekaligus memberikan penekanan serius terhadap upaya pemberantasan korupsi.(*)