Aksi Mahasiswa Guncang Simalungun: Bupati Sambut dengan Pakaian Adat, Massa Tantang Transparansi Janji Kampanye

Oleh BaBE

PAMATANG RAYA – Gelombang demonstrasi yang marak di berbagai daerah sejak pekan lalu terus menyisakan jejak kerugian besar. Aset pemerintah terbakar, infrastruktur rusak, dan nilai kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Namun, di tengah gelombang aksi yang kerap berujung anarkis, Kabupaten Simalungun menghadirkan warna berbeda.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Panca Budi (PB) Perdagangan, pada Selasa (2/9/2025), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya. Dengan kawalan ketat aparat TNI-Polri, aksi berlangsung damai dan penuh dialog.

Uniknya, Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, memilih menyambut massa aksi dengan mengenakan gotong, pakaian khas adat Simalungun yang biasanya dipakai untuk menyambut tamu kehormatan. Didampingi Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Agus Supriyono, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, Sekda Mixnon Andreas Simamora, serta sejumlah pejabat tinggi pratama, Bupati berjalan gagah menghampiri massa aksi dengan penuh keramahan.

Bukan hanya menyapa, Bupati bahkan mempersilakan mahasiswa memasuki Kantor Bupati untuk berdialog secara langsung. Sikap terbuka ini sontak menjadi perhatian publik, di tengah maraknya aksi unjuk rasa yang sering berujung pada bentrok dengan aparat.

Koordinator aksi, Rifky, menyampaikan enam tuntutan utama mahasiswa, di antaranya:

1. Transparansi Janji Kampanye — Bupati diminta melaporkan realisasi janji kampanye dengan indikator capaian yang jelas.

2. Fasilitasi Anak Muda Kreatif — Pemerintah diminta menyediakan pelatihan, akses modal, ruang berkarya, dan dukungan terhadap ekonomi kreatif.

3. Perbaikan Infrastruktur Jalan — Percepatan perbaikan jalan strategis, khususnya menuju Danau Toba dan antarwilayah.

4. Kesejahteraan Guru Honorer — Peningkatan insentif, kepastian pembayaran gaji, serta percepatan pengangkatan ASN/PPPK.

5. Revitalisasi Perpustakaan — Modernisasi perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat.

6. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) — Agar lebih tepat sasaran dan transparan dalam pelaksanaannya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih menyatakan komitmennya untuk memenuhi aspirasi mahasiswa. Ia menandatangani fakta integritas sebagai bukti keseriusan dan meminta waktu untuk merealisasikan janji, mengingat masa jabatannya baru berlangsung beberapa bulan.

“Berikan saya waktu untuk memperbaiki jalan. Saya bertanggung jawab, tapi ini butuh proses,” tegas Bupati.

Setelah dialog di Kantor Bupati, massa aksi bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Simalungun. Di hadapan legislator, mereka menyampaikan tambahan tuntutan, termasuk: penolakan anggaran dan tunjangan DPRD yang dianggap tidak pro-rakyat, desakan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga audit transparan anggaran DPR yang disebut mencapai Rp 9,9 triliun per tahun. Mereka juga menuntut reformasi institusi Polri, khususnya Kapolri dan Kapolda Sumut, atas dugaan tindakan represif terhadap massa aksi di beberapa daerah.

Meski penuh kritik tajam, aksi mahasiswa di Simalungun ini berlangsung damai, tertib, dan penuh pesan demokrasi. Pemerintah Kabupaten Simalungun menyatakan terbuka terhadap kritik publik, menjadikannya sebagai pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.(*)