Persiapan Logistik Pilkada 2024: KPU Batubara Hadiri Rakor dan Bimtek di Jakarta

Oleh Yan

BERITAMONALISA.COM | – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara, Erwin, didampingi Sekretaris KPU Batubara, Adhe Siska Amelia Rinanda, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) persiapan pengadaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Acara ini diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada 2-9 Juli 2024 di Ritz Carlton Hotel, Jakarta.

Rakor dan Bimtek ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak terkait dalam pengadaan logistik demi kelancaran Pilkada Serentak 2024. Turut hadir dalam acara ini perwakilan KPU/KIP provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Anggota KPU Yulianto Sudrajat menekankan pentingnya kekompakan dan soliditas dalam melaksanakan tugas, terutama dalam pengelolaan logistik pemilu. Ia mengingatkan bahwa setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi logistik ke TPS, harus dikelola dengan baik.

“Semua pihak harus saling mendukung demi kesuksesan Pilkada 2024,” ujar Sudrajat dalam arahannya. Ia didampingi oleh anggota KPU lainnya, yakni Mochammad Afifuddin, Idham Holik, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, serta Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Sudrajat juga menjelaskan bahwa kewenangan pengadaan logistik akan dibagi ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dilakukan pada Pemilu 2024. Selain itu, pengadaan logistik akan menggunakan e-katalog untuk efisiensi anggaran, mengingat kemampuan anggaran di setiap daerah berbeda-beda.

Dalam arahannya, Bernad menegaskan pentingnya soliditas antara divisi dan sekretariat agar tahapan pemilu berjalan lancar. Ia mengingatkan bahwa logistik adalah komponen utama dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, sehingga semua pihak harus menghilangkan ego sektoral dan bekerja sama.

Bernad juga menyampaikan tiga poin penting: pertama, logistik bukan hanya tanggung jawab Bagian atau Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL), melainkan semua pihak harus saling mendukung; kedua, pengelolaan anggaran harus tanpa ego sektoral untuk mendukung kebutuhan divisi; ketiga, semua kegiatan harus dikonsultasikan dengan divisi atau biro di KPU RI agar berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah pasca pilkada.

Selain itu, Bernad menjelaskan bahwa KPU sedang melakukan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Terkait rekrutmen tenaga pendukung, KPU mengimbau untuk tidak merekrut kembali tenaga pendukung pada tahapan Pilkada 2024, mengingat KPU sedang memperjuangkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga pendukung yang ada.(*)