Wali Kota Susanti Dewayani Ungkap Strategi Efektif Tekan Inflasi di Pematangsiantar

BERITAMONALISA.COM | – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar berhasil meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Teraktif III di wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar. Penghargaan ini mencakup wilayah Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan yang dikenal dengan akronim SISI BATAS LABUHAN. Penghargaan tersebut diterima oleh Wali Kota Pematangsiantar, dr. Susanti Dewayani, dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan TP2DD di JW Marriot Hotel Medan pada Rabu, 22 Mei 2024.

Dalam pemaparannya, dr. Susanti menjelaskan sejumlah langkah yang diambil untuk mengendalikan inflasi di Kota Pematangsiantar. Langkah-langkah tersebut meliputi pelaksanaan HLM TPID secara rutin, inspeksi mendadak (sidak) di pasar, monitoring berkala, pencegahan penimbunan barang, serta sosialisasi belanja bijak kepada masyarakat. Selain itu, imbauan tersebut juga disampaikan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial agar masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

“Kami bersama Forkopimda Kota Pematangsiantar telah mengambil kebijakan untuk menekan harga pangan yang terus meningkat dengan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional,” ujar dr. Susanti.

dr. Susanti juga menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat terkait sosialisasi pasar murah yang bersinergi dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Parkir Non Tunai. Sosialisasi ini dilakukan secara intensif di berbagai tempat. Pemko Pematangsiantar juga mendorong penggunaan pembayaran non tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai tempat, seperti pusat perbelanjaan dan kantor pemerintahan.

Lebih lanjut, dr. Susanti mengungkapkan bahwa Pemko Pematangsiantar sedang meningkatkan pelayanan publik melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) dengan membentuk Mal Pelayanan Publik Kota Pematangsiantar (MaPeS). MaPeS ini berbasis elektronifikasi dan menyediakan loket pelayanan publik.

“Mal Pelayanan Publik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. MaPeS Kota Pematangsiantar adalah yang keempat di Provinsi Sumatera Utara dan akan efektif beroperasi pada pertengahan tahun 2024,” jelas dr. Susanti. MaPeS berlokasi di Jalan Sutomo, tepatnya di Gedung Ramayana Lantai 3, yang merupakan lokasi strategis.

Kepala KPw BI Pematangsiantar, Muqorobin, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan akselerasi pembangunan wilayah SISI BATAS LABUHAN. HLM kali ini menggabungkan kegiatan HLM TPID dan TP2DD, di mana Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator untuk mencapai target pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.

“Dari aspek pengendalian inflasi, kita bersyukur karena dapat menekan laju inflasi dengan angka deflasi di wilayah SISI BATAS LABUHAN sekitar 0,08 persen, sedangkan Kota Pematangsiantar mencapai deflasi 0,19 persen,” ungkap Muqorobin.

Ia juga menyoroti tantangan alih fungsi lahan yang dapat menekan usaha industri dan menyarankan adanya pasar murah yang terjadwal serta sidak pasar menjelang hari besar untuk menjaga stabilitas harga.

Selain itu, Yulharis dari KPw BI Sumatera Utara menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga komoditas, terutama bawang merah dan cabai merah, di tengah curah hujan terbatas yang dapat memengaruhi distribusi hasil pertanian.

Acara tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama dan penganugerahan TPID dan TP2DD Teraktif. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Batubara, dan Kabupaten Simalungun masing-masing meraih penghargaan sebagai TPID Teraktif III, II, dan I. Sedangkan TP2DD Teraktif III, II, dan I diraih oleh Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Simalungun.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat daerah, perwakilan Bank Sumut Syariah, serta pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar.(*)