DPRD Diminta Segera Rapat Paripurna Pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar

Oleh Redaksi/Ril

BERITAMONALISA.COM | – Beredarnya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) yang mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengusulkan pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, S.E., M.M., mendapat respon dari kalangan masyarakat.

Sesuai dari Surat Keputusan Mendagri nomor 131.12-354 Tahun 2021 per tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara menjadi dasar hukum bagi Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan pelantikan Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih.

Pada kontestasi Pilkada serentak yang terlaksana pada Desember 2020 lalu, pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Ir. Asner Silalahi dan dr. Susanti Dewayani memenangkan kontestasi dengan meraup suara sekitar 78%.

Menindaklanjuti surat dari Mendagri tersebut, beredar surat pertanggal 11 Juni 2021 dari Gubernur Sumatera Utara yang ditandatangi Sekretaris Daerah ditujukan ke Ketua DPRD Kota Pematangsiantar perihal Penyampaian Surat Menteri Dalam Negeri Tentang Penjelasan Pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar.

Mengamati itu, seorang tokoh pemuda Simalungun, Rado Damanik mengatakan, bahwa DPRD harus segera melakukan paripurna pengusulan pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar.

“Muaranya sekarang ada di DPRD, bahwa surat dari Pemprovsu tertuju kepada DPRD untuk menindaklanjuti surat dari Mendagri. Secara administrasi dan aturan tidak ada lagi alasan untuk berlama-lama. Secara etika dan beban moral, DPRD segera melakukan rapat paripurna pengusulan pemberhentian Wali Kota,” terangnya, Kamis malam (17/6/2021).

Ia melanjutkan, bahwa mayoritas masyarakat Kota Pematangsiantar menginginkan pemimpin baru. Hal itu terlihat saat kontestasi pilkada tahun lalu. Sekitar 78% suara masyarakat memilih pasangan almarhum Ir. Asner Silalahi dan dr. Susanti Dewayani.

“Jangan sampai masyarakat Siantar marah sehingga timbul gejolak dan berhenti percaya kepada DPRD hingga tak terpilih kembali di Tahun 2024. Jadi, saatnya DPRD berpihak kepada konstitusi dan menghormati pilihan masyarakat. Masyarakat Siantar sudah bosan dengan sandiwara yang ujungnya menaikkan nilai tawar. Dan ini perlu diingat, bahwa masyarakat Siantar sudah bosan dengan kepemimpinan Hefriansyah. Jika DPRD tidak menindaklanjuti dalam minggu ini, jangan salahkan masyarakat turun ke jalan,” tutupnya.(#)