BATU BARA – Di tengah geliat perdagangan global yang tak pernah tidur, sebuah gagasan besar kembali mengemuka dari pesisir timur Sumatera Utara. Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Sumatera Pantai Timur (SUMPIT) bukan sekadar isu pemekaran wilayah melainkan tawaran strategis yang digadang-gadang mampu mengubah jalur Selat Malaka menjadi “urat nadi” baru penerimaan negara dan kesejahteraan daerah.
Wacana pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur (SUMPIT) kembali mencuri perhatian publik. Gagasan ini tidak hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi juga ditimbang melalui pendekatan geografis dan geopolitik yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi.
Kawasan yang direncanakan mencakup enam kabupaten/kota di pesisir timur Sumatera Utara itu berada di jalur strategis Selat Malaka salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Posisi ini dinilai sangat potensial untuk mendongkrak pendapatan fiskal, jika dikelola secara optimal dan terintegrasi.
Sebagai perbandingan, Selat Hormuz yang dikelola Iran kerap dijadikan rujukan. Jalur tersebut mampu menghasilkan pemasukan signifikan dari aktivitas kapal dagang internasional yang melintas.
Analogi ini kemudian memantik pemikiran bahwa Selat Malaka pun memiliki peluang serupa, jika didukung kebijakan fiskal dan kerja sama internasional yang kuat.
Wacana ini semakin menguat setelah muncul pandangan dari kalangan pemerintah pusat yang menilai potensi Selat Malaka layak dikaji sebagai sumber pendapatan negara. Skema kerja sama regional dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura pun dinilai menjadi salah satu opsi realistis dalam pengelolaannya.
Dalam konteks SUMPIT, potensi tersebut diproyeksikan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah jika status otonomi provinsi baru benar-benar terwujud. Pendapatan berbasis aktivitas pelayaran internasional, termasuk kemungkinan penerapan biaya lintasan atau insentif fiskal lainnya, dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Tidak hanya itu, keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung juga menjadi faktor kunci dalam wacana ini. Pelabuhan yang telah dikembangkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional tersebut dinilai sebagai embrio pusat perdagangan global di wilayah barat Indonesia. Dengan dukungan infrastruktur dan konektivitas yang terus berkembang, kawasan ini dianggap layak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Sejumlah pengamat menilai, pembentukan provinsi baru di kawasan pesisir timur akan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan potensi daerah, dibandingkan jika tetap berada dalam struktur kabupaten/kota. Pemerintahan setingkat provinsi dinilai lebih mampu mengelola kompleksitas ekonomi, investasi, serta kerja sama lintas negara.
Namun demikian, wacana ini tetap memerlukan kajian komprehensif. Aspek sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kesiapan infrastruktur, hingga kerangka regulasi harus dianalisis secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Di sisi lain, regulasi terkait pemekaran daerah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014, memang menjadi salah satu acuan. Meski begitu, sejumlah pihak menilai bahwa kebijakan dapat disesuaikan sepanjang ada urgensi nasional yang kuat dan dukungan sistem yang memadai dari pemerintah pusat.
Dengan dinamika yang terus berkembang, wacana SUMPIT dinilai berpotensi masuk dalam prioritas jika moratorium pemekaran daerah kembali dibuka. Apalagi, kebutuhan akan percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah strategis seperti pesisir timur Sumatera Utara semakin mendesak.
Pada akhirnya, gagasan ini menjadi cermin bagaimana daerah mencoba membaca peluang global dan menerjemahkannya ke dalam strategi pembangunan lokal. Pertanyaannya kini, apakah SUMPIT akan menjadi lompatan besar menuju kesejahteraan, atau sekadar wacana ambisius yang menunggu momentum?
Oleh: Irwansyah Nasution
Analis Politis | Direktur LKPI
Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia
Discussion about this post