Oleh Leo Siagian
TAPANULI UTARA – Gelombang perhatian publik mengguncang jagat media sosial setelah beredarnya video yang memperlihatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meluapkan kekecewaan kepada Bupati Tapanuli Utara, JTP Hutabarat, saat meninjau pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana ekologis.
Video berdurasi lebih dari dua menit itu viral di berbagai platform, termasuk grup WhatsApp wartawan dan Facebook, memicu beragam reaksi dari masyarakat. Dalam rekaman tersebut, momen emosional terjadi saat Menteri menyoroti lambannya progres pembangunan 103 unit Huntap di Kecamatan Adian Koting, Kamis (26/3/2026).
Kunjungan kerja tersebut juga melibatkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan tujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan segera dapat ditempati warga terdampak bencana.
Namun realitas di lapangan justru jauh dari harapan. 
Progres Tersendat, Menteri Tersulut Emosi
Alih-alih melihat kemajuan signifikan, Menteri PKP mendapati fakta mencengangkan: dari total 103 unit Huntap yang dibangun sejak 20 Desember 2025, baru 2 unit yang siap huni.
Situasi itu langsung memicu kekecewaan. Dalam video yang beredar, Maruarar terdengar mempertanyakan komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Taput.
“Jangan kau kemarin 20 Desember ngomong siap, sekarang lain lagi. Setiap ketemu berubah-ubah,” tegasnya.
Ketika ditanya kembali soal target penyelesaian pada Mei 2026, Bupati sempat menyatakan kesiapan. Namun tak lama kemudian, ia mengakui ketidaksanggupan untuk menyelesaikan seluruh 103 unit sesuai waktu yang dijanjikan.
“Kalau untuk 103 tidak pak,” ujar JTP dalam video tersebut.
Jawaban itu membuat suasana semakin tegang. Menteri Maruarar mempertanyakan inkonsistensi komitmen yang dinilai berubah-ubah.
“Kenapa waktu itu kau janji bisa selesai? Kenapa sekarang berubah?” katanya dengan nada tinggi.
Dibandingkan Tapanuli Selatan
Kekecewaan Menteri semakin memuncak ketika membandingkan capaian di daerah lain. Ia menyebutkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Selatan, sebanyak 120 unit Huntap telah rampung, meski waktu pengerjaan dimulai bersamaan.
“Besok saya ke Tapanuli Selatan, sudah jadi 120 rumah. Di sini baru dua. Kenapa lama sekali?” ujarnya.
Dalam situasi tersebut, Menteri bahkan sempat meminta kepastian langsung—apakah komitmen penyelesaian akan dipegang oleh kontraktor atau oleh kepala daerah.
Namun, jawaban yang tak pasti membuatnya memilih meninggalkan lokasi dengan nada kecewa.
Klarifikasi Pemkab Taput
Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Dinas Kominfo Tapanuli Utara, Donna Situmeang, membenarkan adanya kunjungan Menteri PKP ke lokasi pembangunan Huntap.
Namun, terkait isi dan narasi video yang beredar luas, pihaknya enggan memberikan penegasan.
“Kalau kebenaran tentang video yang diposting orang, bukan sama kami ditanya, tanyakan kepada yang posting ya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/3/2026).
Harapan Warga di Tengah Ketidakpastian
Pembangunan 103 unit Huntap ini sejatinya diperuntukkan bagi korban bencana ekologis yang melanda Tapanuli Utara pada akhir November 2025—bencana yang tidak hanya merusak rumah, tetapi juga merenggut nyawa.
Hingga kini, sebagian warga terdampak masih bertahan dengan menumpang di rumah kerabat, menunggu janji pemerintah menjadi nyata.
Ketua LSM LP3 Sumatera Utara, Sahala Saragi SH, menyuarakan keresahan tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat sangat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang layak.
“Masyarakat korban longsor tentu berharap Huntap ini segera selesai dan bisa ditempati. Banyak yang masih hidup dalam keterbatasan,” ujarnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara agar segera mempercepat penyelesaian pembangunan, demi memulihkan kehidupan warga yang terdampak.
Antara Janji dan Realita
Kasus ini menjadi potret kontras antara komitmen di atas kertas dan realisasi di lapangan. Di tengah sorotan publik, proyek Huntap bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut harapan hidup ratusan warga yang kehilangan segalanya.
Kini, perhatian tertuju pada langkah konkret pemerintah daerah—apakah mampu menepati janji, atau justru kembali terseret dalam pusaran kritik publik yang kian deras.(*)
Discussion about this post