Oleh Redaksi
SIMALUNGUN — Dinamika internal Partai Golkar Kabupaten Simalungun kian memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda). Bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Simalungun semakin menguat dan mengerucut pada tiga nama besar yang saat ini menduduki posisi strategis di lembaga legislatif. Ketiganya adalah Sugiarto, Ketua DPRD Simalungun; Abdul Razak Siregar, Ketua Komisi di DPRD Simalungun; serta Aprimo Mangasa Sibarani, Ketua Fraksi Golkar DPRD Simalungun.
Ketiga figur tersebut dinilai layak dan patut menempati kursi orang nomor satu di tubuh Partai Golkar Simalungun. Selain memiliki legitimasi politik melalui jabatan struktural di DPRD, mereka juga dianggap memahami denyut nadi organisasi, dinamika konstituen, serta peta kekuatan politik lokal yang terus bergerak dinamis.
Menguatnya tiga nama ini tidak lepas dari pemberitaan sebelumnya dengan judul “Golkar Sumut Usai Musda, Gejolak Daerah Menguat: Tiga Nama Mencuat di Simalungun, Figur Peraih Suara Terbanyak Justru Tersisih”.
Sejak saat itu, suhu politik internal Golkar Simalungun terus meningkat, bahkan cenderung mengarah pada kontestasi terbuka antar-elit partai.
Namun demikian, persaingan tidak berhenti pada tiga figur tersebut. Di internal partai, sejumlah kader lain yang juga berhasil duduk di legislatif dikabarkan memiliki ambisi serupa untuk menduduki posisi Ketua DPD Golkar Simalungun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Musda kali ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan arena pertarungan kepentingan yang sarat strategi, lobi, dan pengaruh kekuasaan.
Perlu dicatat, pada periode 2024–2029, Partai Golkar Simalungun mencatatkan capaian signifikan. Partai berlambang pohon beringin ini berhasil melampaui target perolehan kursi dengan mengamankan 15 kursi DPRD, sebuah pencapaian yang melampaui prediksi banyak elit politik lokal. Bahkan, Golkar mampu mengusung pasangan calon bupati secara mandiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
Namun capaian legislatif tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil Pilkada. Pasangan Radiapoh Hasiholan Sinaga – Azi Pratama Pangaribuan (Radiapoh–Azi) yang diusung Golkar harus mengakui keunggulan pasangan Anton Achmad Saragih – Benni Sinaga. Kekalahan ini menjadi catatan penting sekaligus evaluasi serius bagi kepemimpinan Golkar Simalungun ke depan.
Kini, Golkar Simalungun dihadapkan pada penentuan sosok pemimpin baru yang dinilai mampu melampaui kinerja Ketua DPD sebelumnya, Timbul Jaya Sibarani, yang telah dua periode memimpin. Publik dan kader bertanya: mampukah calon ketua terpilih nanti mencetak hat-trick kemenangan politik, atau bahkan lebih, baik di legislatif maupun eksekutif?
Di sisi lain, peluang Timbul Jaya Sibarani untuk kembali memimpin praktis tertutup. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara tegas tidak memberikan diskresi bagi ketua daerah yang telah menjabat lebih dari dua periode. Penegasan ini disampaikan langsung oleh mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
“Tidak ada diskresi dari pusat untuk menentukan ketua. Semua diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme organisasi dan pemilik hak suara,” tegas Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat ditemui di Hotel JW Marriott Medan, Sabtu (31/1/2026). Pernyataan tersebut sekaligus menutup ruang kompromi elite dan menegaskan bahwa Musda akan menjadi ajang kontestasi murni yang ditentukan oleh kekuatan riil di internal partai.
Sejumlah tokoh politik senior di Kabupaten Simalungun kepada beritamonalisa.com menilai, situasi ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan di level elit Golkar daerah. Kontestasi Musda tidak lagi semata-mata berbicara soal elektabilitas atau prestasi politik, tetapi juga menyangkut jaringan kekuasaan, pengaruh struktural, serta kemampuan mengonsolidasikan dukungan pemilik suara.
Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Simalungun ke depan diharapkan tidak hanya menjadi arena perebutan jabatan, tetapi juga momentum konsolidasi untuk memperkuat soliditas internal, meningkatkan kinerja politik di legislatif dan eksekutif, serta menjaga kepercayaan publik di tengah kompleksitas dinamika politik lokal.
Lebih jauh, Musda ini menjadi ujian nyata bagi semangat pembaruan Partai Golkar di daerah. Konsistensi terhadap jargon ideologis “Suara Rakyat, Suara Golkar” akan benar-benar diuji. Jika proses tidak dikelola secara transparan, demokratis, dan berkeadilan, konflik internal berpotensi melemahkan posisi politik Golkar Simalungun dalam kompetisi politik yang semakin ketat.
Musda Golkar Simalungun kini bukan sekadar memilih ketua. Ia telah menjelma menjadi pertaruhan arah, wajah, dan masa depan Partai Golkar di Tanoh Habonaron Do Bona.(*)
Discussion about this post