Oleh Redaksi
Pematangsiantar – Tekanan publik untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pembelian eks rumah singgah Covid-19 kian menguat. Puluhan massa dari organisasi Pedang Demokrasi (Pemuda Pejuang Demokrasi) menggelar unjuk rasa secara beruntun di depan kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pematangsiantar, Kamis (29/01/2026).
Koordinator aksi, Eka Armada, secara tegas mendesak kedua institusi tersebut untuk bertindak. Ia menyoroti nilai pembelian yang dinilai fantastis, sebesar Rp14 miliar lebih. “Patut diduga ada upaya praktik korupsi demi meraup keuntungan pribadi,” tegas Doni di depan gerbang DPRD yang dijaga ketat puluhan polisi.
Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Kejari Siantar untuk segera mengusut tuntas dan melakukan audit, termasuk memeriksa Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, yang diduga terlibat. Sementara kepada DPRD, massa mendesak penggunaan Hak Angket dan Hak Interpelasi terhadap Walikota serta percepatan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Menanggapi desakan itu, perwakilan Pansus yang telah terbentuk turun menemui massa. Ketua Pansus, Tongam Pangaribuan, mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa DPRD telah memenuhi satu tuntutan dengan membentuk pansus. “Kita di DPRD sudah membentuk Pansus untuk menyelusuri dugaan adanya penyimpangan administrasi dan mark up harga,” kata Tongam. Ia kemudian memohon dukungan agar pansus dapat menuntaskan masalah tersebut.
Setelah dari DPRD, massa bergerak melanjutkan aksi ke Kantor Kejari Siantar. Di sana, mereka kembali membacakan tuntutan yang sama. Kasubsi II Intel Kejari, Lamhot Rikson Siburian, yang menerima pernyataan sikap, menyatakan kesiapan pihaknya. “Kita siap menindaklanjuti aspirasi dan kita diberi waktu 30 hari. Tetapi bisa diperpanjang dan updatenya siap kita sampaikan,” kata Lamhot.
Aksi ini menandai eskalasi tekanan masyarakat dalam kasus yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Forum Studi Analisa Kebijakan Publik (FS AKP). Kini, bola panas berada di tangan Pansus DPRD dan Kejari Siantar untuk membuktikan komitmen mereka menanggapi aspirasi publik.
Discussion about this post