Oleh BaBE
Simalungun, Sumatera Utara — Setelah bertahun-tahun dihantui banjir yang datang silih berganti, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun akhirnya mengambil langkah serius dan terukur. Senin (22/12/2025), Pemkab Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir Serbalawan di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya.
Rakor ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang digelar di Serbalawan pada 16 Desember 2025, dengan tujuan utama menentukan langkah konkret untuk mengurai akar persoalan banjir yang hampir setiap tahun melanda wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar, khususnya kawasan pasar bawah Serbalawan.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang hadir mewakili Bupati Simalungun. Dalam sambutannya, Sekda mengakui bahwa persoalan banjir di Serbalawan bukanlah masalah sederhana dan belum pernah benar-benar terselesaikan secara tuntas.
Pada rapat sebelumnya, Pemkab Simalungun telah mencoba mengurai sumber masalah banjir dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk upaya penyekatan air di kawasan hulu agar aliran tidak langsung menggenangi wilayah pasar bawah. Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu memberikan hasil optimal.
“Kita sudah berupaya, tetapi faktanya banjir masih terjadi. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini membutuhkan kajian yang lebih komprehensif dan terarah,” ujar Mixnon.
Sekda berharap paparan dari konsultan independen yang berasal dari Universitas Sumatera Utara (USU) dapat menjadi pijakan ilmiah dan teknis dalam menyusun program penanganan banjir yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurutnya, penanganan banjir Serbalawan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah nagori, PT Bridgestone, PTPN, hingga instansi vertikal dan masyarakat.
Mixnon menegaskan bahwa selama ini persoalan banjir di Serbalawan kerap berulang karena belum adanya kajian komprehensif yang benar-benar dijadikan landasan utama dalam penanganannya.
“Kajian memang membutuhkan waktu, tetapi yang paling penting hasilnya jelas, terarah, dan tidak menimbulkan persoalan baru. Prinsipnya, mengatasi masalah tanpa menciptakan masalah baru,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa penanganan banjir harus melibatkan lintas sektor, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, para camat, hingga pemerintah nagori. Salah satu fokus penting adalah pengelolaan lingkungan, termasuk penentuan lokasi Tempat Penampungan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar persoalan sampah tidak memperparah kondisi banjir.
Selain itu, normalisasi Sungai Sikkam menjadi perhatian utama. Sungai tersebut diketahui telah puluhan tahun tidak dinormalisasi. Karena kewenangan normalisasi berada di Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemkab Simalungun akan menyurati BWS secara resmi. Bahkan, jika diperlukan, surat akan diteruskan hingga ke tingkat kementerian agar titik-titik krusial segera ditangani.
Dalam rakor tersebut, Tim Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara (USU) yang ditunjuk sebagai konsultan pengamanan banjir Serbalawan memaparkan hasil kajian awal. Perwakilan tim, Ivan Indrawan, menjelaskan bahwa banjir yang terjadi setiap tahun disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, sehingga membutuhkan program penanganan yang efektif dan mendesak.
Menurut Ivan, penanggulangan banjir harus dilakukan melalui upaya bersama yang diawali dengan analisis kondisi eksisting, survei lapangan, kajian pola aliran air limpasan, serta penentuan langkah-langkah teknis yang tepat sasaran.
Sejumlah rekomendasi teknis disampaikan, antara lain konservasi embung di alur limpasan kebun Bridgestone untuk menampung air dan menahan debit puncak; longstorage di parit batas kebun untuk menampung sekaligus meresapkan air; sumur resapan di kawasan perumahan Dolok Maraja guna mengurangi limpasan permukaan; serta rorak di area kebun Pondok Baru Dolok Silangit sebagai sarana resapan dan pengendali laju air.
Selain itu, disarankan pembangunan diversion atau sudetan, yakni sudetan D1 dari parit batas kebun menuju Sungai Pagurawan serta sudetan D2 dari Dolok Silangit menuju sungai mati di sisi barat, guna membagi dan mengendalikan debit aliran air.
Rekomendasi lain meliputi normalisasi parit perbatasan kebun hingga Sungai Pagurawan (dekat PLTA), normalisasi sungai mati untuk meningkatkan kapasitas aliran, perbaikan sistem drainase kawasan permukiman Dolok Maraja agar tidak terfokus ke box culvert jalan tol, peningkatan kapasitas box culvert di Jalan Lintas Dolok Ulu–Dolok Batu Silangit, serta perbaikan bendungan dan pintu air PLTA PTPN IV dan pintu air irigasi guna melancarkan aliran Sungai Baskam.
Rakor dilanjutkan dengan sesi diskusi intensif yang dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah. Sebagai hasil akhir, rapat menyepakati bahwa pada Januari 2026 akan dibentuk sejumlah tim lintas sektor, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun sebagai sektor utama koordinasi.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Simalungun tidak lagi ingin terjebak dalam siklus banjir tahunan. Harapannya, Serbalawan tak sekadar bertahan, tetapi benar-benar menemukan jalan keluar dari persoalan banjir yang selama ini membayangi kehidupan warganya.(*)
Discussion about this post