APBD Tapteng 2026 Terkoreksi Rp205 Miliar,

Oleh Syarifuddin

PANDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar Coffee Morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Gedung Serbaguna Pandan, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting membangun sinergi dan kolaborasi antar unsur pemerintahan daerah di tengah tantangan keuangan yang kian ketat.

Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, MH, menegaskan bahwa Coffee Morning ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga sarana membangun kesepahaman dan kekompakan dalam menyikapi kondisi fiskal daerah tahun depan.

“Ada yang ingin saya sampaikan terkait proyeksi anggaran tahun 2026. Ini sebagai bentuk transparansi—pertama kalinya saya bersama Wakil Bupati menyusun APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujar Bupati Masinton membuka pemaparannya.

Masinton mengungkapkan, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng tahun 2026 mengalami koreksi sebesar Rp205 miliar dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Kita melihat pendapatan dana transfer pusat terkoreksi dari Rp1 triliun pada 2025 menjadi Rp879 miliar di 2026. Artinya terjadi pengurangan sebesar Rp178 miliar. Dana Bagi Hasil dari Provinsi juga turun dari Rp59 miliar menjadi Rp31 miliar. Totalnya berkurang Rp205 miliar,” jelasnya.

Meski begitu, Masinton menegaskan Pemkab Tapteng tidak akan pasrah. Ia menekankan pentingnya efisiensi, inovasi, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi menghadapi keterbatasan fiskal.

“Begitu dilantik, kami langsung memangkas anggaran yang bersifat pemborosan dan mengalihkannya ke pelayanan publik. Dari hasil efisiensi itu, kita bisa membeli mobil pemadam kebakaran, truk sampah, dan bak armroll. Ini bukti nyata efisiensi menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemkab Tapteng menargetkan PAD tahun 2026 naik menjadi Rp112 miliar dari Rp82 miliar pada 2025.

“PAD harus kita genjot di atas Rp100 miliar agar tercipta ruang fiskal. Kalau target ini tercapai, akan ada tambahan sekitar Rp29,5 miliar bagi kas daerah,” kata Masinton.

Selain PAD, Bupati juga menyebutkan bahwa pendapatan lain-lain yang sah, termasuk dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mencapai Rp23 miliar. Dengan demikian, total pendapatan daerah Tapteng 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,046 triliun, turun Rp176 miliar dibanding 2025 sebesar Rp1,223 triliun.

“Kita harus kerja keras. Semua OPD wajib menggali potensi daerah dan mengadministrasikan setiap peluang pendapatan dengan baik. Daerah harus kreatif mencari sumber PAD baru,” tandasnya.

Masinton juga mendorong seluruh OPD membuat proposal kegiatan strategis yang bisa diajukan ke kementerian agar mendapat dukungan anggaran pusat.

“Kalau perencanaan 2026 kita rancang dengan baik, maka 2027 akan jadi tahun optimalisasi pembangunan Tapanuli Tengah,” ungkapnya optimistis.

Dukungan terhadap langkah Pemkab Tapteng juga datang dari unsur Forkopimda. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk bersinergi dalam mewujudkan visi Tapteng.

“Kami mendukung penuh kebijakan Bupati untuk mewujudkan Tapteng Naik Kelas, Adil untuk Semua, demi kemakmuran masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Dansatradar 234 Sibolga Letkol Lek Heri Nur Nugroho, ST, M.Han., juga menyatakan kesiapan pihaknya berkolaborasi dengan Pemkab Tapteng.

“Kami dari Satradar 234 Sibolga siap mendukung program pembangunan Tapteng dan berkolaborasi secara aktif,” katanya.

Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Tapteng, Plt. Sekdakab Tapteng Dra. Nurjalilah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setdakab, pimpinan OPD, perwakilan BPS Tapteng, serta para camat dan kepala desa dari wilayah Pandan, Sarudik, Tukka, Badiri, Tapian Nauli, dan Pinangsori.(*)