Bupati Tapteng Sambut Konservasi Indonesia, Siapkan Langkah Konkret Jaga Hutan dan Laut dari Kerusakan

Oleh Syarifuddin Simatupang

Tapanuli Tengah | 16 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kelestarian alam dan kekayaan hayati daerah.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, menerima kunjungan Yayasan Konservasi Indonesia yang diwakili oleh Isner Manalu, Sr. North Sumatra Field Program Manager, bersama rombongan di Rumah Dinas Bupati Tapteng, Kamis (16/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Bupati Masinton menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif Konservasi Indonesia yang berfokus pada perlindungan kawasan hutan dan laut.

“Terima kasih atas kehadiran Konservasi Indonesia. Kami menyambut baik kerja sama ini karena menjaga lingkungan merupakan komitmen bersama. Pemerintah daerah saat ini tengah berupaya mengedukasi masyarakat agar tidak menanam atau membuka lahan sembarangan yang dapat merusak hutan,” ujar Bupati Masinton.

Ia menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan kajian teknis dan koordinasi lintas sektor bersama Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan program pelestarian hutan dan lingkungan berkelanjutan di Tapanuli Tengah.

Sementara itu, Isner Manalu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tapteng yang telah membuka ruang dialog bagi upaya konservasi nasional.

“Kami dari Konservasi Indonesia ingin membangun kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Tujuannya agar kegiatan konservasi di daerah ini memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan efektif,” jelas Isner.

Konservasi Indonesia, kata Isner, akan melakukan pemantauan kawasan hutan melalui teknologi satelit dan platform Global Watch, guna mendeteksi pembukaan lahan secara ilegal.
Pemantauan ini akan menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi wilayah kritis serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum atas pembukaan hutan tanpa izin.

“Setelah hasil pemantauan diperoleh, kami akan membentuk Tim Teknis Lapangan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan LSM lingkungan di Tapanuli Tengah untuk melakukan verifikasi dan tindak lanjut di lapangan,” tambahnya.

Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap kawasan hutan dan pesisir Tapanuli Tengah, sekaligus menjadi model kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan lembaga konservasi nasional.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Bappeda, Plt. Kepala Dinas Perkim, serta sejumlah perwakilan dari Konservasi Indonesia seperti Doni Latuparisa (Program Manager), Edward Manihuruk (CSL Lead), Insan Fahmi (GIS Coordinator), dan Sali Fikri Siregar (Program Officer).

Pertemuan tersebut menandai awal sinergi besar antara Pemerintah Tapanuli Tengah dan lembaga konservasi nasional, demi menjaga warisan alam untuk generasi mendatang.(*)