Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati dan Wabup Taput Senilai Rp2,4 Miliar: Antara Efisiensi dan Prioritas Anggaran

Oleh Leo Siagian 

Tapanuli Utara, 25 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) resmi menggelontorkan dana sekitar Rp2,4 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. Proyek besar ini menjadi sorotan publik di tengah upaya efisiensi anggaran daerah yang sedang digalakkan, mengingat besarnya alokasi dana tersebut berasal dari APBD Taput tahun anggaran 2025.

Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Kabupaten sebagai satuan kerja pelaksana, telah menuntaskan proses tender dan menetapkan perusahaan pemenang yang akan mengerjakan proyek ini. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Rudi Sitanggang, menyampaikan kepada wartawan di kantornya, Rabu (24/9), bahwa setelah melewati dua kali proses tender, akhirnya pemenang tender rehabilitasi rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah dipastikan.

“Setelah dilakukan tender ulang, Pokja telah menetapkan pemenang tender rehabilitasi rumah dinas kepala daerah dan rumah dinas wakil kepala daerah,” ujar Rudi.

Data yang diperoleh menunjukkan, CV. Gunung Tabor menjadi pemenang tender rehabilitasi rumah dinas Bupati dengan nilai pagu anggaran Rp1.690.556.625. Sementara, untuk rumah dinas Wakil Bupati, pemenangnya adalah CV. Farabi dengan pagu anggaran sebesar Rp741.717.125.

Tender Ulang: Tantangan dan Harapan

Tender pertama dinyatakan gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi kualifikasi persyaratan. Kondisi ini memaksa Pokja PBJ melakukan tender ulang, yang akhirnya berhasil menemukan pemenang. Meski sudah sesuai prosedur, proses ini menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan pelaksanaan proyek dan efisiensi penggunaan anggaran.

Ketika dikonfirmasi soal besarnya anggaran, Rudi Sitanggang menegaskan bahwa penentuan anggaran merupakan hasil perencanaan yang matang dan Pokja hanya bertugas menjalankan proses tender.

“Kalau soal anggaran, itu dilakukan oleh pihak perencanaan. Sedangkan Pokja hanya melaksanakan tender untuk menetapkan perusahaan pelaksana,” jelas Rudi.

Sorotan dari LSM dan Praktisi Hukum

Sikap kritis datang dari Ketua LSM LP3 SU yang juga praktisi hukum. Ia menilai, di tengah tekanan kebutuhan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seharusnya lebih mengutamakan alokasi dana untuk sektor-sektor yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bidang pertanian yang menjadi tulang punggung daerah.

“Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, alokasi sebesar itu semestinya bisa lebih diarahkan kepada program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat dan mampu meningkatkan perekonomian rakyat, terutama sektor pertanian,” tegasnya kepada media.

Ia menambahkan, pengelolaan anggaran negara harus tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang nyata, agar tujuan pembangunan daerah bisa tercapai secara optimal.

Rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Taput yang menghabiskan dana miliaran rupiah ini menjadi cermin dilema pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Di satu sisi, pemeliharaan fasilitas pemerintahan adalah hal penting; di sisi lain, prioritas pengalokasian dana publik harus mempertimbangkan manfaat langsung bagi masyarakat luas, terutama di masa efisiensi anggaran dan tantangan ekonomi.(*)