Tapteng 80 Tahun: Bupati Masinton Bongkar Ketergantungan Anggaran dan Masalah Pembangunan Daerah

Oleh Syarifuddin Simatupang Tapanuli Tengah – Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) resmi berusia 80 tahun. Namun di usia yang sejajar dengan Proklamasi Kemerdekaan RI, daerah ini ternyata masih menghadapi banyak persoalan mendasar. Hal itu diungkapkan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Tapteng, Minggu (24/8/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani itu dihadiri jajaran Forkopimda dan digelar dengan agenda utama memperingati Hari Jadi ke-80 Tapteng.

Dalam sambutannya, Bupati Masinton menegaskan bahwa pembangunan Tapteng masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, karena daerah ini belum mampu mandiri secara fiskal.

“Kita belum memiliki kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan daerah. Bahkan, setiap tahun kita masih menanggung cicilan pokok dan bunga pinjaman belasan miliar rupiah dari utang sekitar Rp70 miliar kepada PT SMI sejak 2021,” ungkapnya.

PAD Masih Rendah, Potensi Daerah Tak Tergarap

Masinton menyebut, meski sudah berusia 80 tahun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tapteng masih di bawah Rp100 miliar. Hal ini disebabkan lemahnya pengelolaan dan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan.

“Padahal kita punya laut, tetapi kewenangan pengelolaannya sudah ditarik ke pusat. Akibatnya laut Tapteng dijarah dengan praktik illegal fishing bertahun-tahun. Di darat, hutan dirambah, ditanami sawit, puluhan ribu hektare dikelola perusahaan perkebunan, tapi nyaris tak memberi manfaat untuk masyarakat,” tegasnya.

Lebih ironis lagi, kata Masinton, perusahaan sawit bahkan mengabaikan kewajiban bermitra dengan masyarakat melalui program plasma. “Belasan tahun masalah ini dibiarkan, bahkan ada yang sudah replanting, tapi pemerintah tidak mampu memaksa perusahaan menjalankan kewajiban yang diatur undang-undang,” ujarnya.

Pelayanan Publik Masih Buruk

Selain soal pendapatan, Bupati Masinton juga menyoroti buruknya pelayanan publik di Tapteng. Mulai dari layanan administrasi kependudukan yang belum merata, hingga persoalan sampah yang tak kunjung selesai.

“Pemkab Tapteng berusia 80 tahun, tapi belum mampu menghadirkan tempat pembuangan sampah di setiap kecamatan. Akibatnya, masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat,” jelasnya.

Refleksi 80 Tahun dan Arah Masa Depan

Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Bupati Masinton mengajak seluruh elemen untuk melakukan refleksi perjalanan pembangunan Tapteng.

“Apakah kita sudah membangun dengan perencanaan terukur, atau membiarkannya berjalan auto pilot? Apakah kita sudah menghadirkan pelayanan yang adil bagi rakyat? Jawabannya, tentu belum,” tegasnya.

Masinton menutup pidatonya dengan ajakan agar pejabat di eksekutif maupun legislatif benar-benar mengorientasikan jabatan demi kepentingan rakyat, bukan untuk pribadi maupun kelompok.

“Dalam pundak kita terpikul amanat penderitaan rakyat. Amanah jabatan harus kita gunakan untuk mengatur kepentingan rakyat, agar Tapteng bisa tumbuh dan berkembang di masa depan,” pungkasnya.(*)