Wabup Tapteng Tegas! Lahan Sawit dan Reklamasi Pantai Akan Diukur Ulang — Pengusaha Wajib Patuh Aturan

Oleh Syarifuddin Simatupang

Pandan, Tapanuli Tengah — Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, memimpin langsung rapat koordinasi pengukuran ulang lahan perkebunan sawit dan reklamasi pantai yang dilakukan oleh para pelaku usaha di wilayah Tapteng. Rapat penting ini berlangsung pada Selasa (08/07/2025) di Ruang Rapat Garuda, Kantor Bupati Tapteng, Pandan.

Dalam arahannya, Wabup Mahmud Efendi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang berkembang di lapangan, terutama terkait potensi penyalahgunaan lahan dan reklamasi pantai yang dinilai tidak sesuai perizinan.

“Kita melihat ada gejolak di masyarakat terkait kepemilikan dan penggunaan lahan perkebunan serta reklamasi pantai di sektor usaha perikanan. Oleh karena itu, langkah konkret harus segera dilakukan dengan pengukuran ulang dan peninjauan dokumen perizinan,” tegas Mahmud Efendi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah sangat mendukung aktivitas investasi dan usaha, namun harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

“Negara harus hadir di tengah masyarakat. Prinsipnya, kami mendukung pengusaha, asalkan sesuai aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Tapteng, Manaek Tua, S.Kom, SE, M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa BPN akan ikut terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa kembali sertifikat tanah dan mencocokkan luas lahan yang sebenarnya dengan dokumen resmi dan Hak Guna Usaha (HGU).

“Kami siap mendukung penuh dan akan cek langsung ke lapangan. Bila ada perbedaan antara luas di dokumen dan di lapangan, tentu akan menjadi perhatian serius,” ujar Manaek.

Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Tapteng, para asisten Setdakab, serta kepala dinas terkait seperti Dinas PMPTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian, perwakilan Dinas PU, Satpol PP, dan UPTD KPH Wilayah XI Pandan.

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bertekad untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi semua, sembari tetap menjaga hak masyarakat serta kelestarian lingkungan.(*)