Oleh Kemas Nico
BERITAMONALISA- SIMALUNGUN- Aksi kontroversial kembali dilakukan Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Dodi Ridwan Mandalahi. Kali ini ia mengunjungi Komplek Graha Dimensi dengan cara mengundang kecaman didampingi seorang yang mengaku sebagai perwakilan Kejaksaan Negeri Simalungun dan seorang kuasa hukum. Rabu (25/06/25) Tujuannya Menagih tunggakan pembayaran air warga yang telah menumpuk selama dua tahun. Namun alih-alih menyelesaikan masalah dengan dialog kunjungan ini justru memantik kemarahan warga yang sudah lama frustasi dengan pelayanan buruk PDAM setempat.
Warga tidak terima dengan cara-cara intimidatif tersebut. Mereka menuding Dodi arogan dan tidak memahami akar persoalan. “Ini bukan sekadar masalah tunggakan tapi pelayanan yang tidak layak” protes seorang warga. Selama ini air yang dialirkan PDAM kerap keruh bau dan sering mati mendadak sementara tarif dinaikkan sepihak dari golongan NA3 ke NA4 tanpa pemberitahuan atau peningkatan kualitas layanan. “Kami dipaksa bayar lebih mahal tapi dapat air yang tidak layak konsumsi. Ini penipuan” seru seorang ibu rumah tangga dengan nada tinggi.
SEJARAH MASALAH YANG TAK KUNJUNG USAI
Keluhan warga Graha Dimensi bukan hal baru. Dua tahun lalu mereka sudah melakukan aksi protes ke Kantor Bupati Simalungun dan kantor PDAM Tirta Lihou menuntut perbaikan layanan. Namun hingga kini tidak ada perubahan berarti. Bahkan ketika warga mempertanyakan kebijakan tarif yang tidak transparan PDAM justru mengancam dengan jalur hukum.
Yang lebih memicu kemarahan publik adalah klaim Dodi bahwa PDAM sudah memenangkan dua gugatan hukum terkait tunggakan warga. Namun saat diminta menunjukkan bukti putusan pengadilan ia tidak bisa memperlihatkannya. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa hukum hanya dijadikan alat untuk menekan pelanggan bukan untuk menyelesaikan masalah secara adil.
KEHADIRAN DIDUGA OKNUM KEJAKSAAN YANG MEMANASKAN SITUASI
Aksi Dodi membawa orang yang mengaku dari Kejaksaan Negeri Simalungun dinilai sebagai tindakan overreach dan intimidasi. Warga geram karena merasa diperlakukan seperti penjahat padahal mereka hanya menuntut hak sebagai konsumen. “Kenapa harus bawa orang kejaksaan Apa kami kriminal” tanya seorang warga dengan suara lantang.
Praktisi hukum Gokma Sagala SH MH yang mendampingi warga mengecam keras tindakan tersebut. “Ini jelas penyalahgunaan wewenang. Kejaksaan seharusnya netral bukan jadi alat PDAM untuk menekan rakyat” tegasnya. Ia juga meminta Kejaksaan Negeri Simalungun bersikap profesional dan tidak terlibat dalam konflik yang seharusnya diselesaikan secara administratif.
*TUNTUTAN WARGA EVALUASI TOTAL TURUN TANGAN BUPATI*
Warga Graha Dimensi kini meminta intervensi serius dari Bupati Simalungun dan DPRD. Mereka mendesak:
1 Evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Dodi Ridwan Mandalahi
2 Transparansi kebijakan tarif dan perbaikan layanan air bersih
3 Pemeriksaan independen terhadap dugaan kolusi antara PDAM dan oknum penegak hukum
“Kami bukan menolak bayar tapi kami menolak ketidakadilan” tegas seorang warga. “Berikan kami air bersih baru kami bayar dengan ikhlas”
Ini bukan sekadar persoalan tunggakan air tapi konflik antara rakyat kecil dan birokrasi yang lupa diri. Jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah protes warga bisa meluas menjadi gerakan yang lebih besar.
Pertanyaannya sekarang Sampai kapan warga harus menderita karena keserakahan dan ketidakpedulian penguasa
Discussion about this post