Oleh Syarifuddin Simatupang
TAPTENG — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan antara masyarakat dan perusahaan. Sabtu (12/07/2025), Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, MH didampingi Wakil Bupati Mahmud Efendi memimpin langsung proses mediasi antara warga dan pihak PT. Nauli Sawit yang telah lama bersengketa. Mediasi berlangsung di Aula Kantor Camat Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Bupati Masinton menegaskan, tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk mencari win-win solution yang adil bagi semua pihak.
“Kami hadir sebagai bukti bahwa negara tidak tinggal diam. Ini momen penting untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini berlarut-larut. Jangan ada lagi yang merasa dirugikan,” tegas Bupati Masinton.
Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka dan kondusif tersebut, akhirnya dicapai sembilan poin kesepakatan strategis antara masyarakat dan pihak PT. Nauli Sawit, antara lain:
1. Pembentukan tim verifikasi lahan yang belum tuntas pembayarannya, difasilitasi oleh Pemkab Tapteng.
2. PT. Nauli Sawit diminta melengkapi dokumen perizinan seperti PKKPR, izin usaha perkebunan, dan HGU.
3. Verifikasi ulang lahan lapangan bola yang ditukar guling, dengan pendampingan dari pemerintah daerah.
4. Peninjauan akses jalan masyarakat yang tertutup atau terganggu, termasuk:
Jalan keluar masuk Desa Muara Tapus yang terhalang tembok perusahaan, Jalan PNPM Desa Sampang Maruhur ke ladang warga, Jalan PU Desa Sampang Maruhur menuju SP3 Bajamas.
5. Penanganan laporan warga terkait perusakan mangrove di sempadan sungai oleh PT. Nauli Sawit.
6. Perusahaan diminta menginformasikan lowongan kerja kepada masyarakat melalui kepala desa.
7. Pelaksanaan hak-hak ketenagakerjaan sesuai regulasi dan pelaporan rutin ke Disnaker.
8. Penyelesaian hak buruh yang terkena PHK dengan pendampingan dari Disnaker Tapteng.
9. Peningkatan kualitas jalan agar layak dilalui angkutan perusahaan berbobot di atas 10 ton.
Mediasi ini turut dihadiri perwakilan Manajemen PT. Nauli Sawit, unsur Forkopimda, Kepala OPD terkait, camat, kepala desa, dan masyarakat terdampak.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Tapanuli Tengah hadir sebagai penengah yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta menjamin bahwa investasi tetap berjalan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat.
Kesembilan kesepakatan ini akan menjadi acuan tindak lanjut oleh semua pihak guna menciptakan keharmonisan dan keadilan sosial di wilayah Tapteng.(*)
Discussion about this post