Antara Kedekatan dan Profesionalisme: Wartawan, Pembangunan, dan Tuduhan “Penjilat”

Oleh Redaksi
Pematangsiantar, 8 Juli 2025
Dalam dinamika pemerintahan yang terus berkembang, perubahan kepemimpinan di daerah sering kali membawa nuansa dan gaya komunikasi yang baru. Di tengah transisi itu, peran media menjadi sangat strategis—tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Namun, tak jarang, kedekatan antara wartawan dengan pejabat publik kerap disalahartikan, bahkan dicap sebagai “penjilat”.

Kemas Edy Junaidi, yang selalu akrab di sapa Babe. Seorang jurnalis senior di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia media, mengungkapkan bahwa profesionalisme dalam menjalin hubungan kerja dengan pejabat bukan berarti kehilangan independensi.

“Saya hadir bukan untuk memuja, tapi untuk menyampaikan fakta. Saya menulis agar publik tahu apa yang sedang dibangun, bukan agar disukai penguasa,” ujarnya.

Kedekatan dengan pejabat yang baru dilantik kerap dianggap sebagai bentuk keberpihakan. Padahal, dalam praktik jurnalistik, menjalin komunikasi yang baik dengan sumber informasi adalah bagian dari etika kerja.

“Kalau saya menyajikan berita tentang program bupati baru dan mengawal informasi itu ke masyarakat, apakah itu disebut penjilat? Bukankah itu bagian dari tugas jurnalistik yang konstruktif?” lanjutnya.

Ia menegaskan, keberpihakan media bukan pada orang, tapi pada pembangunan dan kebenaran. Menjadi mitra publikasi pemerintah bukan berarti kehilangan daya kritis.

“Kalau ada yang keliru, tentu kita sampaikan. Tapi kalau ada yang baik dan membangun, kenapa tidak diberitakan juga? Ini soal keseimbangan, bukan soal menjilat,” tegasnya.

Fenomena “penjilat” memang kerap muncul sebagai stigma, terutama ketika media atau wartawan menunjukkan hubungan harmonis dengan pengambil kebijakan. Padahal, yang seharusnya menjadi ukuran adalah isi karya jurnalistiknya: apakah kritis saat perlu, apakah jujur, dan apakah memberi manfaat bagi masyarakat.

Sebaliknya, media yang hanya mencari sensasi tanpa dasar, atau justru menebar narasi pesanan tanpa verifikasi, itulah yang patut dipertanyakan etikanya.

Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat juga diharapkan lebih cerdas memilah mana karya jurnalistik yang faktual, dan mana yang hanya berisi puja-puji kosong. Wartawan bukan musuh pejabat, tapi bukan pula corong kekuasaan.
Mereka berdiri di tengah—merekam, menyaring, dan menyampaikan demi kemajuan daerah dan kebaikan publik.(*)