“Pembalakan Liar di Taput Diduga Menyasar Sawmill di Tebing: BSG dan SKSB diduga Jadi Tujuan Akhir?”

Oleh Redaksi

BERITAMONALISA.COM | -Investigasi terkait kasus pembalakan liar di Desa Sibingke, Tapanuli Utara (Taput), menemukan titik terang baru. Berdasarkan informasi terbaru, kayu-kayu hasil tebangan ilegal tersebut diduga diangkut menuju dua perusahaan penggergajian (sawmill) di Tebing Tinggi, yaitu BSG dan SKSB. Minggu (13/04/25)

Setiap hari, diduga 30 truk bermuatan kayu gelondongan melintasi rute Taput-Simalungun-Siantar-Serdang Bedagai-Tebing Tinggi, dengan aktivitas puncak antara pukul 04.00-08.00 WIB. Simpang Palang menjadi lokasi transit yang sering digunakan sebelum kayu-kayu tersebut mencapai tujuan akhir.

“Kami menduga kuat kayu-kayu ilegal ini ditujukan untuk sawmill di Tebing Tinggi, khususnya BSG dan SKSB. Ini perlu penyelidikan lebih lanjut,” ungkap sumber yang familiar dengan investigasi ini.

Dokumen Ilegal dan Modus Operandi

Seperti diberitakan sebelumnya, truk-truk pengangkut kayu ini diduga tidak dilengkapi dokumen sah seperti Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atau Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB). Padahal, berdasarkan Permen LHK No. P.7/2021, setiap pengangkutan kayu wajib disertai dokumen resmi yang mencantumkan asal usul, volume, dan tujuan.

Dampak kerusakan sudah nyata:

ekosistem hutan Sibingke kian kritis, infrastruktur jalan rusak akibat overload truk, dan ancaman banjir serta longsor mengintai. Data sementara menunjukkan, luasan hutan lindung di desa ini menyusut 15% dalam dua tahun terakhir. “Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga masa depan anak-anak kami yang bergantung pada hutan,” Ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Belum ada respon pihak berwenang terkait hal ini
Rekomendasi:
1. Pemerintah perlu mengaudit sawmill BSG dan SKSB terkait sumber kayu mereka
2. Masyarakat diimbau melaporkan aktivitas mencurigakan ke Polisi Kehutanan
3. Perlu penguatan pengawasan di sepanjang rute pengangkutan

Temuan baru ini mempertegas kompleksitas jaringan pembalakan liar di Sumatera Utara. Kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memutus rantai illegal logging yang telah merusak lingkungan dan merugikan negara.