Warga Batu Bara Keluhkan Penyerobotan Tanah, Kepala Desa Dinilai Tidak Profesional

Oleh Redaksi

BERITAMONALISA.COM | –  Suyanto, seorang jurnalis dan aktivis LSM di Kabupaten Batu Bara, menyampaikan keluhan mengenai penyerobotan tanah miliknya di Desa Perkebunan Dolok, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Tanah yang terletak di belakang rumah tetangganya, Nduro, dibeli dari Sunarti, warga Dusun Dua Lestari, beberapa waktu lalu.

Menurut Suyanto, proses pembelian tanah tersebut dilakukan secara resmi, dengan pengukuran yang disaksikan oleh Sunarti serta perangkat desa dan kepala dusun lama, Muda Pane. Namun, beberapa waktu kemudian, tanah tersebut dipagari oleh tetangganya, Benar Ginting, tanpa sepengetahuan Suyanto yang sedang berada di luar kota.

“Saya diberitahu istri, Leli Herawati Nasution, bahwa tanah kami sudah dipagari oleh Benar Ginting. Saat saya hubungi Sunarti, dia berjanji akan mengurus masalah ini, tetapi hingga sekarang, tanah itu masih dipagari,” ungkap Suyanto dengan nada kecewa.

Istrinya juga sempat menemui Kepala Desa Perkebunan Dolok untuk membahas masalah ini. Namun, menurut Leli, kepala desa menyatakan bahwa pengukuran tanah bisa menimbulkan masalah, karena bangunan tetangga lainnya mungkin akan terkena dampak pengukuran ulang.

“Saya kecewa dengan sikap kepala desa yang tidak mau membantu kami. Seharusnya, sebagai kepala pemerintahan desa, dia mampu menyelesaikan masalah warganya dengan bijak,” tegas Suyanto.

Selain itu, Suyanto juga menyatakan bahwa tanah tersebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sah, dan ia menegaskan tidak akan mengizinkan pihak manapun menyerobot tanahnya, baik di dunia maupun akhirat. Dia juga menyoroti kinerja kepala dusun dan perangkat desa yang dinilainya kurang profesional.

“Saya berharap kepada PJ Bupati Batu Bara dan Camat Lima Puluh untuk menindak tegas pemerintahan desa ini, yang lupa akan sumpah dan janji mereka untuk melayani rakyat,” tutup Suyanto dalam pernyataannya pada Minggu, 8 September 2024.

Keluhan ini mencerminkan ketidakpuasan warga terhadap pemerintahan desa yang dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam menangani sengketa tanah.(*)