Ketua DPRD Madina tegaskan pihak Perusahaan BUMN PT. PN IV serius selesaikan Kasus Kapas I.

Oleh Sakban Azhari Lubis

BERITAMONALISA.COM | – Konflik lahan masyarakat dengan perusahaan PTPP IV Kebun Timur yang  notabene perusahaan Pemerintah (plat merah) menjadi perbincangan serius. Namun sejak hadirnya konsekuensi ganti rugi dengan PT. Agro Nusantara sekitar tahun 2006 hingga saat ini, masih belum juga memiliki HGU dan berjalan berdasarkan izin lokasi (prinsip).

Pasca kericuhan di lokasi Lu2 milik warga dan setelah  diturunkannya tim dari Pertanahan, BPN, Kasat reskrim, beberapa waktu lalu DPRD Mandailing Natal mengambil sikap dengan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa, masing masing dari Camat, Kepala Desa dan pihak perusahaan.

Hingga menggiring masalah ini ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (28/03/2022) bertempat di Aula Rapat DPRD Mandailing Natal, Sumatera Utara.

RDP tersebut dihadiri  beberapa komisi yang tergabung dalam lintas komisi Maharuddin Umpan selaku komisi 2 Biidang perkebunan yang juga putra dari Batahan, memahami polemik antara masyarakat dan perusahaan menyampaikan bahwa sengketa lahan ini, hendaknya dapat diselesaikan segera mungkin sebab Desa Batu Sondat dan sekitarnya kekurangan lahan KUD Plasma.

Setelah pemaparan yang disampaikan oleh salah satu fraksi dari PKS disimpulkan bahwa  kasus sengketa lahan meminta untuk dibentuknyaPansus (Panitia Khusus) guna menemukan akar permasalahan lahan, dalam RDP cukup jelas banyak hal yang ditemukan (temuan).

Permohonan pembentukan Pansus didukung oleh ketua DPRD (Erwin lubis) dan meminta kepada pemerintah untuk gelar (investigasi) bersama dengan DPR agar tak saling klaim.

PH Agus Suheri SH M.Hum dalam pernyataannya meminta untuk melakukan eksikutor selaku eksekutif dan bertindak hukum pada perusahaan dengan sanksi administratif bila ditemukan peralihan status,” tegasnya. (*)