“BAU KENTUT FEE PROYEK” MEREBAK DIKABUPATEN LANGKAT

Oleh Redaksi

BERITAMONALISA.COM | – Laksana kentut berembus di dalam kulkas, terasa bau namun sulit dibuktikan darimana asalnya. Idiom demikian tak jauh berbeda dengan angin lalu Fee Proyek belum lama ini, di Kabupaten Provinsi Sumatera Utara yang masih terbilang hangat atas kasus OTT kepala daerahnya.

Betapa tidak? Proyek pembangunan infrastruktur menggunakan APBD Langkat tahun Anggaran 2022 diduga sudah ada “pengantin” (pemenang-red).

Dan untuk membuktikan rumor bahwa proyek-proyek di Langkat Tahun Anggaran 2022 yang akan di lelang berapa waktu akan datang sudah  di bagi bagi oleh oknum-oknum  Pejabat di Langkat berinisial IS dan  AM, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan pemeriksaan Manifes (Data Penumpang) pesawat dari bandara  Kualanamu dengan Tujuan Bandara Ngurah Rai Bali di antara tanggal 24 Maret -27 Maret  2022, atau pada saat berlangsungnya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para Bupati/Walikota di Pulau Bali.

Jika dalam manifes penumpang tersebut terdapat oknum pejabat yang berinisial IS dan AM, maka KPK bisa memasifkan Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap gunjingan bagi-bagi proyek Langkat Tahun Anggaran 2022 tersebut.

Sebab sudah menjadi rumor yang kuat bahwa di Bali dilakukan pembahasan finalisasi pembagian proyek tersebut. Sebab tidak ada  alasan lain kedua pejabat tersebut melakukan perjalanan ke Bali, ujar Sahrul Hasan Ketua Komunitas Mahasiswa Langkat (KOMAL).

Apalagi sudah menjadi rahasia umum, bahwa kedua pejabat tersebut sangat dekat dengan Plt Bupati Langkat Syah Affandin, Kita yakin dengan kinerja KPK selama ini, apalagi berapa waktu lalu, telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang di lakukan.

Jadi sangat mudah untuk membuktikan Rumor tersebut, jika Hal tersebut benar, tidak masalah KPK melakukan  Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali, biarlah Kabupaten Langkat akan terkenal sebagai Kota Koruptor daripada uang rakyat dirampok oleh para penyamun, dan kita dalam waktu dekat akan melakukan aksi dan melaporkan hal ini ke kantor KPK di Jakarta,  tegas Sahrul Hasan. (*)