Oleh Nico
Medan, 14 Maret 2025 |- Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025. Acara ini digelar di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (14/3/2025).
Pertemuan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan kecukupan pasokan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025, sekaligus mendorong pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di Provinsi Sumut.
Wakil Gubernur Sumut, H. Surya, dalam sambutannya mengimbau setiap daerah untuk mengoptimalkan Program Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) guna mengendalikan inflasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara daerah yang memiliki surplus produksi pertanian dengan daerah yang mengalami defisit.
“Beberapa daerah sudah melakukan kerja sama, seperti Kabupaten Batubara yang menyuplai cabai ke Kota Medan. Namun, kerja sama ini belum maksimal. Mari kita tingkatkan sinergi antar-daerah,” ujar Surya.
Selain kerja sama antar-daerah, Surya juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pasar murah sebagai upaya pengendalian inflasi. Ia meminta kabupaten/kota, Bulog, produsen, dan distributor untuk bersinergi dalam menyelenggarakan pasar murah.
“Kita perlu melakukan gerakan penurunan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan menanam serentak, dan gerakan pangan murah serentak,” tambahnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Rudy Brando Hutabarat, menyampaikan bahwa strategi pengendalian inflasi yang tepat dapat melindungi masyarakat kecil, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa pada Februari 2025, Provinsi Sumut mengalami deflasi sebesar -0,63% (month-to-month) atau inflasi tahunan sebesar 0,73% (year-on-year). Deflasi ini disebabkan oleh penurunan tarif listrik dan terkendalinya harga pangan.
Rudy juga menjelaskan bahwa dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemerintah dan instansi terkait telah melakukan kolaborasi melalui program 4K:
1. Keterjangkauan Harga : Melalui gerakan pasar dan pangan murah yang telah terlaksana 74 kali hingga 12 Maret 2025.
2. Ketersediaan Pasokan: Memastikan kelancaran produksi pangan menjelang HBKN.
3. Kelancaran Distribusi: Melakukan sidak pasar dan distributor sebanyak 73 kali.
4. Komunikasi Efektif: Melalui imbauan di media, iklan, dan video tentang kecukupan pasokan.
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menyatakan kesiapan Kota Pematangsiantar untuk berkolaborasi dengan daerah lain dalam upaya pengendalian inflasi.
Inflasi harus kita jaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kota Pematangsiantar siap bekerja sama dengan daerah lain untuk mencapai tujuan ini,” ujar Wesly.
Wesly juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar telah membuka Pasar Murah dalam rangka menyambut Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 H.
“Pasar Murah ini bertujuan menstabilkan harga kebutuhan pokok dan membantu meringankan beban masyarakat dengan mendekatkan produsen dan distributor kepada konsumen,” jelasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Muhammad Armand Effendy Pohan, Forkopimda Sumut, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Bulog, seluruh kepala daerah dan perwakilan kepala daerah se-Sumut, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
High Level Meeting TPID ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (*)
Discussion about this post