Kekecewaan Tokoh Agama di Simalungun: Sosialisasi KPUD Tertunda, Disiplin Waktu Jadi Sorotan

Oleh WH Butarbutar
Simalungun, 23 November 2024
BERITA MONALISA. COM | – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Simalungun menggelar acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Tokoh Agama di Hotel Sing A Song, Jalan Asahan. Acara yang dijadwalkan dimulai tepat pukul 13.00 WIB tersebut terlambat dan baru dimulai pada pukul 14.30 WIB, memicu kekecewaan dari sejumlah peserta.

Dalam acara ini, Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Haji Nurdin Panjaitan memberikan sambutan, diikuti oleh pemaparan narasumber, Hasni Nasution, yang menjelaskan perubahan terbaru dalam Undang-Undang Pemilu serta peran masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu pada 27 November 2024. Di antara pesan penting yang disampaikan adalah larangan kampanye pada hari tenang serta kewajiban melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu dengan bukti yang jelas.

Namun, kekecewaan datang dari Pendeta WH. Butarbutar, seorang tokoh agama Kristen, yang mengkritik ketidakdisiplinan waktu yang terjadi selama acara. “Bagaimana mungkin kita mengharapkan disiplin dari masyarakat, kalau pihak KPUD sendiri tidak disiplin dalam waktu?” tegas Pendeta Butarbutar. Ia juga mengingatkan bahwa kedisiplinan harus dimulai dari diri sendiri, terutama bagi mereka yang memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Ketua FKUB, Haji Nurdin, juga menyampaikan kekecewaannya terkait terlambatnya acara dan penundaan yang terjadi. “Seluruh tokoh agama sudah hadir lebih awal, namun acara dimulai terlambat. Ini sangat mengecewakan,” ungkapnya. Ia juga menyoroti bahwa sosialisasi untuk tokoh agama seharusnya dilakukan jauh hari sebelum Pemilu, bukan mendekati hari H.

Sebagai penutup, Wakil Ketua KPUD Simalungun, Srinova Hasibuan, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan kedisiplinan waktu di masa mendatang. “Kami akan lebih baik lagi dalam hal kedisiplinan, terutama dalam waktu,” ujar Srinova, sembari menutup acara tersebut.

Acara ini dihadiri oleh 50 tokoh agama dari berbagai umat dan diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi proses Pemilu yang akan datang.(*)