Bupati Tapteng Tegaskan Komitmen Anti-Korupsi di Hadapan KPK: Tak Ada Lagi Setoran Jabatan!

Oleh Syarifuddin Simatupang 

Jakarta, 8 Mei 2025 — Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepala daerah wilayah I yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika, lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta.

Dalam forum tersebut, Bupati Masinton Pasaribu menegaskan komitmennya sejak awal menjabat sebagai kepala daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungutan liar serta korupsi. Hal ini menurutnya telah dituangkan dalam visi besar Kabupaten Tapanuli Tengah: “Tapanuli Tengah Naik Kelas dan Adil untuk Semua.”

“Kami pastikan, tidak ada lagi praktik setoran untuk mendapatkan jabatan. Semua proses pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi dan prestasi, sesuai dengan nilai ASN BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,” tegas Masinton.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemkab Tapanuli Tengah tengah mendorong transformasi sistem pemerintahan berbasis digital, khususnya dalam absensi ASN. “Saat ini masih manual, ke depan kami akan menerapkan sistem Face Recognition untuk absensi. Ini untuk meningkatkan disiplin, akurasi data, dan efisiensi biaya,” tambahnya.

Meski demikian, Bupati juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti rendahnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih berada di Level 2 dan harus ditingkatkan ke Level 3. Selain itu, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2024 untuk Kabupaten Tapanuli Tengah masih tergolong rendah—berada di peringkat 29 dari 33 kabupaten/kota di Sumut, dan posisi ke-416 secara nasional.

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk pelayanan publik di Tapteng juga belum mencapai zona hijau, menjadi pekerjaan rumah penting ke depan.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan KPK ini akan memperkuat tekad bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam rapat tersebut antara lain Wakil Ketua DPRD Tapteng, Kepala Bappeda, Inspektur Daerah, dan Kepala BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah.(*)