Komisi I DPRD Simalungun “Tuding PAD Banyak Menguap”

SIMALUNGUN | – Rapat Komisi I dengan mitra kerja, Camat se-kabupaten Simalungun dipimpin Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Amin Charles Sitorus dilaksanakan di ruang Komisi I DPRD Simalungun.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Erwin Parulian Saragih itu membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun, Senin (18/7) dimulai pukul 13.00 WIB dihadiri 32 Kecamatan.

Terungkap, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun sangat minim. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Simalungun, Lindung Samosir.

“PAD sangat rendah, itu artinya banyaknya kebocoran-kebocoran. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Camat harus mengantisipasi kebocoran tersebut.” katanya.

Lanjutnya, Contoh kebocoran PAD yang terjadi seperti tanah persil yang diperjualbelikan oleh pengusaha dan dibeli oleh warga. Ironisnya, warga yang membeli tanah persilan itu adalah warga luar daerah yang domisilinya jarang diketahui oleh Pemerintah Kecamatan sehingga sulit untuk menagih pembayaran pajak tanah  dimaksud. “Banyak tanah persil yang tidak dibayar pajaknya,” ungkap Lindung.

Selain itu, penagihan pajak tanah dan bangunan di desa-desa di wilayah Kabupaten Simalungun tidak maksimal. Dirinya menuding bahwa saat ini Pangulu-pangulu Nagori lebih sibuk mengurusi Dana Desa ketimbang mengurus pajak di wilayahnya.

“Kebocoran PAD ini sudah lama kita sampaikan bahkan sejak Pak Mixnon (Kepala Dinas Pendapatan terdahulu),” ujarnya. Untuk itu, Komisi I DPRD Simalungun meminta para Camat di Kabupaten Simalungun agar serius dalam penanganan pajak di wilayahnya masing-masing.

“Pangulu sekarang lebih sibuk mengurusi Dana desa ketimbang mengurus penagihan pajak,” katanya lagi. Para Pangulu dalam hal penagihan pajak tanah dan bangunan hanya menyerahkan penagihan ke masing-masing Gamot (Kapala Dusun) masing-masing.

Hal lain, masih menyangkut pajak, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke dijelaskan anggota Komisi I itu memberikan pajak sebesar Rp 19 M. Akan tetapi, persoalan lain muncul dengan infrastruktur di sekeliling wilayah KEK Sei Mangke. “Infrastruktur menjadi kendala investor tidak mau berinvestasi di KEK Sei Mangke,” kata politisi Golkar ini.

Menurut pengetahuan Lindung, ada investor berasal dari Jepang beberapa waktu lalu yang berminat untuk investasi di KEK Sei Mangke. Namun, karena infrastruktur tidak mendukung sehingga membuat mereka menjadi enggan.(*)