Wabup Deli Serdang Dikritik Tajam, GPA Simalungun: Pernyataan Lomlom Suwondo Pecah Belah Umat!

Oleh Redaksi

Simalungun – Pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang, Lomlom Suwondo, dalam menanggapi aksi damai Al Washliyah menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kabupaten Simalungun, Sapprudin Purba.

Sapprudin mengecam keras pernyataan Lomlom yang menyebutkan bahwa “Deli Serdang adalah Kabupaten Nahdliyin” saat menerima ribuan massa aksi damai bertajuk “Selamatkan Aset Umat – Tolak Pengosongan Tanah Al Washliyah di Petumbukan”, Senin (26/5/2025), di halaman Kantor Bupati Deli Serdang.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan seorang pejabat publik yang justru memperkeruh suasana. Ini adalah sikap yang tidak pantas dan berpotensi memecah belah umat serta organisasi keagamaan,” tegas Sapprudin kepada Media Berita Monalisa.

Ia juga meminta Wabup Lomlom Suwondo untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh kader dan warga Al-Washliyah se-Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Sapprudin menyampaikan dua poin penting terkait insiden tersebut:

1. Wakil Bupati Deli Serdang dinilai tidak memahami perannya sebagai pemimpin yang harus menjaga kerukunan umat, bukan malah mengeluarkan pernyataan yang memecah belah masyarakat.
2. GPA Simalungun mendesak agar tanah seluas 35.500 meter persegi yang menjadi objek aksi damai segera disertifikatkan atas nama organisasi Al-Washliyah sebagai bentuk pengakuan dan keadilan terhadap hak umat.

Aksi damai yang digelar oleh Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah Sumatera Utara bersama Pimpinan Daerah GPA se-Sumut ini berlangsung di dua lokasi: Kantor Bupati dan Kantor DPRD Deli Serdang. Mereka membawa surat resmi No. 82/A/Pemb/PW-GPA-SU/XII/V/2025 sebagai dasar aksi.

Pernyataan Wabup Lomlom yang menyatakan bahwa peserta aksi bukan kader Al-Washliyah jika melakukan keributan juga dinilai tidak bijak, karena dinilai menyinggung identitas dan perjuangan massa yang hadir secara damai untuk memperjuangkan hak atas aset organisasi.

Hingga kini, kecaman terhadap pernyataan tersebut terus bergulir dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh Al-Washliyah di Sumatera Utara, yang menuntut klarifikasi serta permintaan maaf secara resmi dari Wakil Bupati Deli Serdang.(*)