Oleh B. Sirait
BERITAMONALISA.COM |- Proses seleksi penjaringan perangkat Nagori Purwodadi, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, dinilai sarat dengan kepentingan pribadi dan tidak transparan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Maujana Nagori Purwodadi, Adelbert Damanik, SH, dalam keterangannya di Kantor Pangulu Nagori Purwodadi, Jumat (7/3/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.
Adelbert mengungkapkan bahwa Maujana Nagori telah tiga kali mengundang Pangulu Nagori, Suyanto, untuk memberikan penjelasan terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi penjaringan perangkat. Namun, hingga undangan ketiga, Pangulu tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
“Kami tidak tahu apa alasan beliau tidak menghadiri undangan kami. Padahal, kami membutuhkan penjelasan terkait dugaan kepentingan pribadi dalam proses seleksi ini,” ujar Adelbert.
Menurut Adelbert, masalah ini bermula dari laporan warga yang menilai proses seleksi penjaringan perangkat Nagori tidak transparan. “Ada indikasi kecurangan dalam proses seleksi. Kami telah meminta penjelasan dari Pangulu, tetapi mereka tidak mau hadir,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan adanya kontradiksi antara pernyataan Pangulu dan Ketua Panitia Seleksi. “Pangulu mengatakan Ketua Panitia telah mengundurkan diri, tetapi ketika kami konfirmasi, Ketua Panitia menyatakan tidak pernah mengundurkan diri. Ini menunjukkan adanya pertentangan di antara kedua belah pihak,” tambah Adelbert.
Adelbert mengungkapkan fakta baru bahwa perangkat yang terpilih diduga dikutip sejumlah uang untuk pelantikan. “Beberapa perangkat mengaku dikutip uang sebesar Rp 2 juta. Namun, ada juga yang baru membayar Rp 750 ribu atau Rp 1,5 juta,” ujarnya.
Menyikapi hal ini, Maujana Nagori Purwodadi berencana melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke dinas terkait dan langsung ke Bupati Simalungun.
Saat dikonfirmasi secara terpisah, Pangulu Nagori Purwodadi, Suyanto, membantah adanya kecurangan dalam proses seleksi. Ia menjelaskan bahwa seleksi telah dilakukan sesuai prosedur setelah mendapatkan rekomendasi Udari Badan Pemerintahan Masyarakat Pemerintahan Nagori (BPMPN) dan Camat Pematang Bandar.
“Dana yang dikutip dari perangkat digunakan untuk keperluan makan, minum, dan senek selama proses pelantikan,” jelas Suyanto.
Sementara itu, Camat Pematang Bandar, Pahot Siregar, ketika dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp, hanya menyatakan, “Konfirmasi saja sama Pangulu-nya.”
Direktur Eksekutif LSM Lingkar Rumah Rakyat (LRR), Joel Sinaga, menilai bahwa Camat selaku pembina di wilayahnya seharusnya mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan masalah ini.
“Camat sebaiknya mengumpulkan kedua belah pihak untuk mencari solusi, bukan membiarkan masalah ini berlarut-larut,” ujar Joel melalui pesan singkat.
Maujana Nagori Purwodadi berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke instansi terkait, termasuk Bupati Simalungun, untuk memastikan proses seleksi perangkat Nagori berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti laporan ini dengan serius demi menjaga integritas pemerintahan Nagori,” tutup Adelbert. (*)
Discussion about this post