Pemkab Taput Gandeng  Kejaksaan Negeri, Sebagai Pendamping Hukum Refokusing Anggaran Covid 19

Sekda: “Menghadapi masa Darurat Covid-19, Pemkab Taput Lakukan Refokusing dan Realokasi Anggaran yang akan ditujukan pada 3 Program utama.”

Oleh Redaksi

BERITA MONALISA | TAPUT | Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, MSi yang diwakili Sekretaris Daerah Indra Sahat Simaremare dan sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menjelaskan, perlunya menggandeng Kejaksaan  Negeri Tapanuli Utara untuk pendampingan hukum sebagai Pengacara Negara agar pelaksanaan seluruh penanganan Covid-19 berjalan dengan maksimal.

Hal tersebut disampaikan Sekda ketika gelar konfrensi pers, dihadiri Kajari Tapanuli Utara Tatang Darmi didampingi Kasi Intel Adi Limbong dan Kasi Datun Hendar Nasution, bertempat di Balai Data Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung (Jumat, 24/04/2020).

“Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan yang juga sebagai Pengacara Negara saat ini terkait refokusing dan realokasi anggaran yang kita lakukan.” kata Sekda.

Lebih lanjut di jelaskan, Hal ini sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat supaya kita melakukan realokasi dan refokusing anggaran dalam percepatan penanganan covid-19. Pemerintah Pusat juga meminta kejaksaan untuk melakukan pendampingan terhadap anggaran penanganan covid 19 ini,” ungkapnya dihadapan media cetak dan elektronik.

“Menghadapi masa Darurat Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Refokusing dan Realokasi Anggaran yang kegunaannya akan diperuntukkan pada 3 Program utama, yaitu untuk program kesehatan masyarakat, kedua untuk penanganan dampak ekonomi dan ketiga adalah untuk penanganan dampak sosial. Kita juga telah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat bahwa Pemkab telah melakukan refokusing sekitar sekitar 16 milyar rupiah,” kata  Sekda.

Pada arahan Kajari Tapanuli Utara, menilai perlunya pendampingan ini adalah suatu hal yang positif agar pelaksanaan penanganan darurat Covid-19 ini berjalan baik dan tepat sasaran.

“Pendampingan pihak Kejaksaan sekarang ini akan fokus pada refokusing ataupun penganggaran sehingga tepat sasaran. Selama pendampingan kami dalam kurun waktu 2 minggu ini kita melihat pergeseran anggaran dan pelaksanaan di lapangan sudah cukup baik, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa darurat saat ini termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal penggeseran dana pada masa darurat ini sudah sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Kita harus dukung segala upaya Pemerintah Daerah dalam upaya untuk menjaga keselamatan masyarakat,” jelas Kajari Tatang Darmi.

“Ada hal-hal aturan yang tidak berlaku lagi karena ini sudah kategori darurat. Ini adalah urusan kemanusiaan yang prioritas utamanya adalah menyelamatkan nyawa manusia. Sehingga Pemerintah Daerah diberikan kelonggaran dalam beberapa hal sehingga kita secepatnya mampu berbuat segala upaya untuk bersama-sama memerangi dan menangani dampak covid ini.

Kita selayaknya bersyukur sampai saat ini Taput masih zona hijau, ini juga merupakan bukti kerja keras atas segala upaya Pemerintah Kabupaten bersama seluruh komponen yang ada,” ujar Kajari mengakhiri penjelasannya.

Menjawab beberapa pertanyaan wartawan, Sekda menjelaskan terkait perlunya penggunaan dana secara efektif dan efisien berhubung belum adanya kepastian masa darurat ini berakhir.

“Bapak Bupati selalu tekankan agar kita tidak perlu jor-joran dalam menggunakan dana, kita juga harus memikirkan bagaimana memberdayakan dana yang terbatas ini karena kita tidak tahu berapa lama kondisi covid ini berakhir, termasuk masa recoveri sebelum kembali ke masa normal. Kita tetap mempertimbangkan agar dana tersebut digunakan dengan efektif dan efisien. Kebijakan dan upaya yang dilakukan Pemkab saat ini termasuk sebagai triger yang tetap berharap keterlibatan semua masyarakat dalam mendukung pelaksanaan PHBS.” Jelasnya.

Dijelaskan, bahwa Anggaran Gugus Tugas ini ditampung pada Belanja Tidak Terduga yang prosedurnya melalui usulan masing masing anggota Gugus Tugas untuk kita telaah dan apabila disetujui Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas baru dapat dicairkan untuk dipergunakan serta mengatakan tetap melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penggunaan dana hingga ke Desa-desa.

“Pemkab Taput juga selalu berkoordinasi dengan seluruh Forkopimda agar penanganan lebih baik dan terhindar dari problem di belakang harinya dan agar bisa fokus pada 3 sektor yang menjadi program utama kita. Kita juga harus maklumi kondisi sekarang bahwa dinamika yang terjadi saat ini dinamikanya sangat tinggi, untuk itu Pemkab Taput perlu dukungan semua pihak. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan berjuang semaksimal mungkin dan akan tetap mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Semoga Tapanuli Utara masih tetap zona hijau,” ucap Sekda mengakhiri pertemuan tersebut.(*)